TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Hak Aborsi di Ohio Akan Diputuskan Pada Pemilu November

Kelompok anti-aborsi siap melawan

ilustrasi hak aborsi (unsplash.com/Gayatri Malhotra)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Negara Bagian Ohio, Amerika Serikat (AS) Frank LaRose, pada Selasa (25/7/2023), mengumumkan bahwa amandemen untuk melegalkan hak aborsi tergantung pada pemungutan suara November mendatang. 

Amandemen yang diusulkan di Ohio akan memastikan setiap individu memiliki hak untuk membuat dan melaksanakan keputusan reproduksinya sendiri.

Pemungutan suara di seluruh negara bagian akan dilakukan setahun setelah dua negara bagian tetangga Ohio, yaitu Kentucky dan Michigan, mendukung hak aborsi dalam tindakan pemungutan suara mereka sendiri.

Baca Juga: Fakta Pilu Tentara Amerika Serikat selama Perang Vietnam 

1. Pendukung hak aborsi harus mengumpulkan lebih dari 413.487 tanda tangan

Pemilih di Ohio akhirnya bisa memutuskan pada November mendatang, apakah mereka akan menambahkan hak aborsi ke konstitusi negara bagian atau tidak.

LaRose mengatakan, para pendukung hak aborsi harus mengumpulkan cukup tanda tangan yang sah pada surat suara November nanti. Setidaknya harus lebih dari 413.487 tanda tangan, dengan jumlah tertentu dari tanda tangan tersebut di berbagai kota yang ada di Ohio.

"Pemohon mengajukan cukup tanda tangan yang sah dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Saya akan mengarahkan dewan pemilihan untuk menempatkan amandemen yang diusulkan pada surat suara pemilihan umum 7 November 2023," tulis pada Selasa, dikutip dari NBC News.

2. Para pendukung menyambut baik pengumuman ini

Para pendukung hak aborsi menyambut baik pengumuman yang diberikan pemerintah. Ini karena mereka menganggap bahwa kesehatan reproduksi, yang berkaitan dengan kehamilan, keguguran maupun aborsi merupakan hak atas diri mereka sendiri.

"Setiap orang pantas dihormati, bermartabat dan berhak mengambil keputusan perawatan kesehatan reproduksi, termasuk yang berkaitan dengan kehamilan mereka sendiri, perawatan keguguran dan aborsi yang bebas dari campur tangan pemerintah," kata Lauren Blauvelt Lauren Beene, anggota komite eksekutif dari Ohioans United for Reproductive Rights, koalisi di balik pemungutan suara, dikutip dari ABC News.

"Sekarang setelah petisi selesai, kami ingin melanjutkan kampanye untuk mengabadikan hak-hak itu dalam Konstitusi Ohio dan memastikan bahwa warga Ohio tidak akan pernah lagi tunduk pada kebijakan perawatan kesehatan reproduksi kejam yang diberlakukan oleh ekstremis," lanjutnya.

Baca Juga: Mantan Pendeta di AS Didakwa Atas Kasus Pembunuhan Tahun 1975

Verified Writer

Sanggar Sukma

Mahasiswi

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya