TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Guru Besar UI: Bila RI Berdamai dengan Israel Sama Saja Bunuh Diri

Dana investasi yang ditawarkan AS diduga dari Israel

Pengunjuk rasa Palestina membakar kertas mirip bendera Amerika Serikat saat protes atas rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Timur Tengah, di selatan Jalur Gaza, pada 31 Januari 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Jakarta, IDN Times - Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menentang keras upaya sebagian pejabat di Kabinet Kerja jilid II yang sempat membicarakan peluang RI membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam pandangannya, langkah tersebut selain bertentangan dengan konstitusi juga sama saja pemerintah melakukan bunuh diri. 

Dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Jumat (25/12/2020), Hikmahanto mengatakan, investasi tidak bisa disangkutpautkan dengan upaya untuk membuka hubungan diplomatik. Sebagai bukti, kata pria yang juga menjadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani itu, investasi dari Taiwan tetap bisa masuk ke Indonesia, walaupun RI memilih membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Hal itu sebagai bagian dari penerapan kebijakan "One China Policy." 

"(Kalau mau) investasi ya investasi saja. Taiwan termasuk salah satu investor besar di Indonesia juga gak ada masalah kok," ungkap Hikmahanto. 

Pernyataan itu disampaikan Hikmahanto menanggapi wawancara yang disampaikan Direktur Eksekutif The U.S. International Development Finance Corporation Adam Boehler kepada stasiun berita Al Jazeera pada 23 Desember 2020 lalu. Boehler mengatakan, siap meningkatkan kucuran dana investasi ke Indonesia hingga Rp28 triliun, bila Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. 

Dalam wawancara itu, Boehler mengaku sempat berbincang dengan pejabat tinggi Indonesia mengenai peluang tersebut. Diduga pembicaraan itu dilakukan Boehler ketika menemui delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan di Amerika Serikat. 

"Ya, bolehlah ada pejabat yang coba find a way (berkomunikasi dengan Israel), tapi jangan juga keluar dari koridor. Investasi itu penting, uang itu penting, tetapi yang lebih penting lagi prinsip," ujarnya lagi. 

Apa pendapat Hikmahanto dengan strategi Israel yang semakin gencar merayu Indonesia agar mengakui mereka sebagai negara yang berdaulat?

Baca Juga: AS Tawarkan Investasi ke RI Asal Mau Buka Hubungan dengan Israel

1. Dana investasi yang ditawarkan oleh AS kepada Indonesia diduga berasal dari Israel

Menko Kemaritman dan Investasi Luhut Pandjaitan bertemu dengan CEO IDFC, Adam Boehler (www.instagram.com/@luhut.pandjaitan)

Menurut Hikmahanto, dalam situasi pandemik seperti ini, sulit mempercayai dana yang siap diinvestasikan di Indonesia murni berasal dari Amerika Serikat. Sebab, perekonomian Negeri Paman Sam sangat terdampak oleh pandemik COVID-19. 

"Saat ini kan yang punya duit tidak terbatas itu ya salah satunya Israel. Dana ini yang kemudian dinegosiasikan oleh AS dengan Israel seolah-olah Israel menjadi bendahara AS," kata dia. 

Selain itu, janggal bila pemerintahan Donald J. Trump yang tinggal sebulan berkuasa masih menawarkan kesepakatan semacam itu ke Indonesia. Trump, kata Hikmahanto, tidak sepatutnya membuat kebijakan-kebijakan penting.

"Karena kan dalam waktu yang tidak lama lagi segera diganti Joe Biden," tutur Hikmahanto. 

Ia menilai, tawaran itu bisa saja terkait persaingan dominasi AS dengan Tiongkok di kawasan Asia. "Untuk memenangkan persaingan, kedua negara bisa menggunakan instrumen utang, investasi, dan bahkan vaksin," ujarnya lagi. 

Hikmahanto berharap agar para pejabat di dalam negeri lebih memahami isu geopolitik, dan tidak semata-mata hanya tergiur dengan nominal investasi yang besar dan ditawarkan negara asing. 

2. Membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sama saja mendukung bentuk penjajahan terhadap Palestina

Instagram/@hikmahantojuwana

Menurut Hikmahanto, sikap pemerintah yang menolak membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena tidak ingin mendukung penjajahan yang kini dialami oleh Palestina. Padahal, di dalam konstitusi UUD 1945 tertulis dengan jelas bahwa kemerdekaan menjadi hak segala bangsa.

"Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Kalau mau buka hubungan diplomatik dengan Israel ya harus diubah dulu undang-undang dasarnya. Itu jadi masalah baru lagi," tutur dia. 

Hikmahanto menegaskan, isu yang menyangkut Israel dan Palestina semata-mata bukan terkait isu agama, melainkan kemanusiaan. 

Baca Juga: Ngebet Rangkul Indonesia, PM Israel Buka Suara

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya