AS Tawarkan Investasi ke RI Asal Mau Buka Hubungan dengan Israel
Ilustrasi Gedung Putih (ANTARA FOTO/REUTERS/Tom Brenner)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan bisa saja berinvestasi mencapai triliunan rupiah ke Indonesia, asal pemerintah bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Badan pengelola dana investasi AS bernama The U.S. International Development Finance Corporation, disebut-sebut siap meningkatkan portofolio investasinya menjadi US$2 miliar atau setara Rp14,2 triliun, bila Indonesia bersedia membuka diri untuk Israel.
Stasiun berita Al Jazeera, Selasa, 22 Desember 2020 melaporkan konfirmasi itu disampaikan Direktur Eksekutif The U.S. International Development Finance Corporation Adam Boehler dalam wawancara pada Senin lalu, di Hotel King David di Yerusalem, Israel.
"Kami membicarakan hal ini dengan mereka (Indonesia). Bila mereka (Indonesia) siap, maka kami siap dan bila mereka benar-benar siap maka kami lebih dari senang hati mendukung secara finansial dari apa yang sudah kami janjikan sebelumnya," tutur Boehler dalam wawancara tersebut.
Pernyataan Boehler ini sekaligus menepis pernyataan yang disampaikan pemerintah Indonesia, bahwa tidak pernah ada pembicaraan soal rencana pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Boehler pun mengaku tidak terkejut bila organisasi yang ia pimpin akan membantu mengucurkan lebih banyak investasi senilai US$1 miliar atau US$2 miliar.
Sejak awal pemimpin Amerika Serikat dan Israel sudah menyatakan harapan akan lebih banyak negara yang ikut menormalisasi hubungan mereka, dengan negara zionis tersebut. Terbaru, Bhutan negara yang penduduknya kurang dari satu juta orang, juga memutuskan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Bagaimana sebaiknya Indonesia menanggapi tawaran dari Adam Boehler itu?
1. Presiden Jokowi tidak akan bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel
ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariDalam pandangan pengamat hubungan Timur Tengah Faisal Assegaf mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak akan mungkin bersedia membiarkan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Apalagi baru-baru ini, Jokowi baru saja menyampaikan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, tidak akan mau dilobi untuk membuka hubungan diplomatik, kecuali Palestina menjadi negara yang berdaulat.
Menurut Faisal, Boehler sengaja membuka isi percakapannya dengan perwakilan pemerintah Indonesia ketika bertemu di Gedung Putih beberapa waktu lalu. "Jadi, Boehler justru menegaskan pembicaraan mengenai normalisasi itu memang ada dengan imbalan investasi US$2 miliar," ungkap Faisal saat dihubungi IDN Times melalui telepon, Rabu (23/12/2020).
Menurut pria yang mendirikan situs berita yang fokus mengenai Timur Tengah bernama Albalad.co itu, pengakuan Boehler menggegerkan dunia internasional, khususnya dunia Muslim. Meskipun, kata Faisal, pembicaraan itu terjadi bukan menggambarkan posisi resmi pemerintah. Pembicaraan itu dilakukan Adam Boehler dengan seorang menteri senior di Kabinet Indonesia Bersatu.
"Adam Boehler kan termasuk orang yang mendampingi ketika Pak Luhut, Pak Dubes Lutfi, bertemu dengan Presiden Donald Trump dan Jared Kushner. Kedua pihak kan punya kepentingan," kata dia.
Faisal menambahkan, gara-gara pengakuan Boehler itu, citra Indonesia jadi buruk di mata dunia Muslim.
Baca Juga: Presiden Palestina Hargai Sikap RI Tolak Normalisasi dengan Israel
2. Citra pemerintah akan semakin buruk di mata publik, bila Indonesia buka hubungan diplomatik dengan Israel
ANTARA FOTO/Humas Pemkot BogorMenurut Faisal, bila pemerintahan Jokowi setuju membuka hubungan diplomatik dengan Israel, maka akan menyebabkan citra pemerintah semakin buruk. Apalagi saat ini, kata dia, pemerintah dianggap gagal membendung pandemik dan menahan resesi ekonomi.
Ia juga menyebut berdasarkan sumbernya di Timur Tengah, Menko Luhut Pandjaitan bisa saja melaporkan ke Presiden Jokowi soal pertemuannya dengan Adam Boehler di Gedung Putih. Tetapi, ia tidak menjelaskan soal agenda tersembunyi AS yang ingin agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Faisal menduga itu sebabnya Indonesia mengalihkan target calon investornya ke Turki. Apalagi berdasarkan pembicaraan dengan Menlu Turki, Menlu Retno Marsudi akan ada dana investasi yang dibenamkan dari Turki untuk proyek infrastruktur besar seperti peluncuran roket.
"Kayaknya Pak Luhut main dengan yang di sana (AS), sementara Bu Retno ingin segera mengganjal dengan kesepakatan investasi bersama Turki," tutur dia.
3. Sebelum Trump lengser, AS ingin ada satu negara dengan penduduk Muslim yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menari dengan musik saat ia akan turun dari panggung pada akhir reli kampanye di Carson City, Nevada, Amerika Serikat, Minggu (18/10/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria)Menurut Faisal, saat ini ada dua negara berpenduduk Muslim besar yang tengah diincar Israel agar bisa membuka hubungan diplomatik. Pertama, Arab Saudi dan kedua, Indonesia.
"Minimal ada satu lagi lah negara Muslim lagi yang mau membuka hubungan dengan Israel, sebelum Trump gak lagi jadi presiden," tutur dia.
Tetapi, kata Faisal, baik Indonesia dan Saudi sama-sama memiliki kepentingan dengan Negeri Paman Sam. "Putera Mahkota Mohammed bin Salman memiliki kepentingan untuk mengamankan tahta menggantikan ayahnya sebagai raja. Untuk mencapai tujuan itu, dia membutuhkan dukungan AS. Oleh sebab itu, ia memenjarakan lawan-lawan politiknya," kata dia.
Indonesia berkepentingan dengan AS karena butuh investasi asing untuk memperbaiki situasi perekonomian yang memburuk akibat pandemik COVID-19. "Jadi, Saudi butuh untuk kepentingan politik. Sedangkan, Indonesia butuh karena kepentingan ekonomi," ujarnya.
Namun, dalam pandangan Faisal, akan lebih mudah menghilangkan ganjalan di Saudi, sehingga peluang membuka hubungan diplomatik lebih besar. Saudi adalah negara kerajaan yang otoriter, sehingga tidak memungkinkan adanya aspirasi atau protes dari publik.
"Sementara, kondisi di Indonesia, warganya boleh bersuara karena hal itu dilindungi oleh konstitusi," katanya.
Baca Juga: Kemenlu: Tidak Ada Lobi-lobi Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
Berita Terkini Lainnya
