Menlu Retno Berharap Swiss Segera Sahkan Perjanjian Hukum Timbal Balik
MLA bisa bantu RI tarik kembali aset yang ada di Swiss
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Pemerintah Swiss agar segera mengesahkan perjanjian mutual legal assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik. Indonesia telah mengesahkan perjanjian itu pada 14 Juli 2020 lalu dan dibentuk menjadi undang-undang.
Perjanjian bantuan hukum timbal balik itu antara lain mengatur tentang bantuan pelacakan, penghadiran saksi, hingga permintaan dokumen, rekaman, dan bukti. Permintaan itu disampaikan oleh Retno ketika bertemu dengan mitranya saat melakukan kunjungan dinas ke Bern, Swiss, Jumat 16 Oktober 2020.
Padahal, perjanjian MLA itu sudah diteken oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter pada 4 Februari 2019 lalu.
"Kami mengharapkan kiranya ratifikasi perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dapat segera diselesaikan oleh Swiss," kata Retno Jumat malam.
Seperti yang sudah diketahui, Swiss menawarkan kepada klien mereka kerahasiaan identitas dan keamanan yang sulit ditembus. Fasilitas ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh para miliuner dan pejabat berwenang untuk menyimpan dananya di bank-bank di Swiss. Sering kali dana yang disimpan diperoleh dari aktivitas yang melanggar hukum. Apakah kerja sama ini bermakna positif bagi Indonesia?
Baca Juga: Hasil Studi: Swiss Jadi Negara Teraman Selama Pandemik COVID-19
1. Swiss hanya bersedia mengungkap data pemilik rekening dari 2018, tapi tak bisa buka data sebelum tahun itu
Laman GQ 3 Mei 2020 lalu mengatakan, era kerahasiaan bagi pemilik akun bank di Swiss sudah berakhir. Pada Oktober 2018 lalu, Badan Federal Pajak Swiss (FTA) mulai mengungkap informasi mengenai identitas pemilik rekening dan asal kewarganegaraan mereka.
Informasi yang diungkap oleh FTA kepada pemerintah termasuk nama, alamat, negara asal, jumlah dana di akun bank, dan data-data lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan apakah dana yang tersimpan di akun bank di luar negeri sudah terdata. Biasanya oleh pemerintah, dana yang tersimpan di bank-bank ini juga akan dikenakan pajak.
Namun, yang menarik, Swiss hanya bersedia mengungkap data rekening dari tahun 2018 ke atas. Secara teori, bila kamu memiliki akun di bank di Swiss sebelum 2018, lalu dibantu nasihat dari seorang pengacara dan akuntan, maka data yang bisa diungkap tetap terbatas. Ini salah satu alasan mengapa masih banyak orang-orang kaya yang menaruh uangnya di bank di Swiss.
Baca Juga: 6 Alasan Kenapa Swiss Harus Masuk dalam Travel Wishlist Kamu