TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PBB Konfirmasi Adanya Penyiksaan China pada Uighur 

Investigator menyebut ada bukti-bukti kuat.

Ilustrasi sekolah di daerah Xinjiang, Tiongkok (IDN Times/Uni Lubis)

Jakarta, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengonfirmasi, China terbukti melakukan penyiksaan terhadap etnis Uighur di Xinjiang. PBB menyerukan agar China membebaskan semua Uighur yang kini ditahan.

Dilansir dari France24, Kamis (1/9/2022), disebutkan pula ada bukti yang cukup kuat terkait penyiksaan warga Uighur.

Baca Juga: AS Tuding China Terus Menindas Muslim Uighur

Baca Juga: AS Serukan Larang Impor dari Xinjing, Diduga Kerja Paksa Etnis Uighur

1. China sempat melobi agar laporan tidak terbit

Ilustrasi muslim Uighur di Xinjiang (IDN Times/Uni Lubis)

Merespons laporan ini, China membantah tudingan tersebut. Hingga saat ini memang China mengklaim Xinjiang sebagai pusat pendidikan kontra terorisme.

Namun, ada sumber mengatakan, beberapa jam sebelum laporan PBB dirilis, China sempat melobi agar laporan ini tidak diterbitkan.

Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, mengakui ia sempat mendapat tekanan sebelum laporan itu dikeluarkan, namun ia tetap bersikukuh merilis laporan tersebut.

2. Foto dan data Xinjiang pernah bocor

Ilustrasi etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok (IDN Times/Uni Lubis)

Sebelumnya, ribuan foto dan data resmi dari Provinsi Xinjiang, China, yang memperlihatkan penahanan Uighur dan minoritas Muslim lainnya, dilaporkan telah bocor. Foto dan data ini bocor berbarengan dengan kunjungan Bachelet, ke China pada Mei 2022.

Sejumlah kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) menuduh Beijing melakukan penahanan terhadap minoritas Muslim Uighur. Lebih dari satu juta warga Uighur ditahan di Xinjiang, yang disebut Beijing sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Data-data yang bocor tersebut, termasuk pidato internal mantan sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo di Xinjiang, di mana ia diduga memerintahkan penjaga untuk menembak siapa pun yang mencoba melarikan diri.

Chen juga diduga meminta pejabat di wilayah tersebut untuk melakukan kontrol tegas para penganut agama minoritas. Kebocoran data ini juga memperlihatkan pidato internal Menteri Keamanan Publik Zhao Kezhi pada 2018, yang menyebutkan perintah langsung dari Presiden Xi Jinping untuk meningkatkan kapasitas fasilitas penahanan.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya