AS Soroti Kebebasan Pers di Pakistan yang Semakin Jeblok
Kritik media dan oposisi dibungkam pemerintah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tangerang Selatan, IDN Times - Amerika Serikat (AS) pada Selasa (14/9/2022) menyatakan keprihatinannya terhadap kebebasan pers di Pakistan. Tanggapan itu muncul usai otoritas Islamabad memblokir sebuah jaringan televisi, yang dianggap mendukung oposisi dari eks Perdana Menteri Imran Khan.
"Kami prihatin bahwa pembatasan media dan konten, serta kurangnya tanggung jawab atas serangan terhadap jurnalis, merusak kebebasan berekspresi," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price.
Price menanggapi pertanyaan seorang jurnalis dari ARY Network, yang telah diblokir lebih dari tiga minggu, meski pada akhirnya diizinkan kembali untuk tayang pada 3 September.
Atas kasus itu, Price mengakui adanya tekanan pada jaringan televisi yang dituduh oleh pemerintah Pakistan menyebarkan konten kebencian dan hasutan.
“Saya tahu bahwa outlet Anda, ARY, tidak kebal terhadap ruang terbatas ini. Kami secara rutin menyampaikan keprihatinan kami tentang kebebasan pers kepada semua pemangku kepentingan di seluruh dunia, termasuk kepada mitra kami dan rekan-rekan kami di Pakistan,” katanya.
Ketika pemblokiran terjadi pada Agustus, ARY terpaksa melepaskan beberapa presenter seniornya. Hal itu juga membuat eksekutif seniornya ditangkap oleh pemerintah Pakistan meski hanya sementara.
Baca Juga: Eks PM Pakistan Imran Khan Terancam Penjara atas Tuduhan Terorisme
1. Pakistan beri tekanan pada media yang diduga kritis dan mendukung oposisi
Melansir Al Jazeera, otoritas Pakistan menutup Bol News tanpa batas waktu pada pekan lalu. Siaran televisi itu dianggap memberikan dukungan terhadap Khan dan partainya yakni Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).
Badan pengatur media negara Pakistan mengatakan, Bol News harus ditutup karena tidak mengajukan permohonan untuk perpanjangan lisensinya.
Presiden sekaligus direktur pelaksana Bol News, Sami Ibrahim, mengatakan bahwa ada tekanan pada manajemen untuk mengeluarkan beberapa individu dari perusahaan, termasuk dirinya sendiri.
“Di muka itu, pemerintah petahana memberikan tekanan, tetapi kami tidak mengalah dan tidak ada satu orang pun yang diturunkan,” kata Ibrahim.
Editor’s picks
Dalam beberapa tahun terakhir, Bol News juga pernah mengalami kasus kontroversial lainnya. Lisensi kanal itu sempat dicabut, lantaran adanya keluhan dari audiens mengenai dugaan penyebaran ujaran kebencian dan hasutan kekerasan.
Baca Juga: Sekjen PBB Sebut Banjir di Pakistan sebagai Pembantaian Iklim
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.