TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PM Inggris Tuduh Xi Jinping Merampas Hak Demokrasi Hong Kong

Xi Jinping dianggap gagal patuhi perjanjian dengan Inggris

Potret Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson (twitter.com/BorisJohnson)

Tangerang Selatan, IDN Times - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, pada Jumat (1/7/2022) mengatakan bahwa negaranya akan melakukan berbagai cara untuk menahan China terhadap segala kebijakan yang merugikan Hong Kong. Ia juga menuduh Beijing akan merampas hak demokrasi rakyat Hong Kong.

Johnson mengatakan, China telah gagal mematuhi komitmen terhadap Hong Kong yang dikenal dengan 'satu negara, dua sistem'. Rezim itu telah berlaku sejak pemerintahan kolonial Inggris melakukan serah terima kedaulatan Hong Kong ke China tahun 1997.

Baca Juga: Xi Jinping Peringati 25 Tahun Hong Kong Kembali ke Tangan China

1. China dinilai mengancam hak kebebasan rakyat Hong Kong  

Dilansir Reuters, pemerintahan Inggris sangat kritis terhadap undang-undang keamanan nasional yang telah berlaku di China sejak 2020 lalu. Pihaknya juga geram ketika ada perubahan aturan pemilu Hong Kong, yang dinilai melenyapkan hak kebebasan dan otonomi Hong Kong.

“Pada peringatan 25 tahun serah terima, kami tidak dapat menghindari fakta bahwa untuk beberapa waktu sekarang, Beijing telah gagal memenuhi kewajibannya,” kata Johnson.

"Ini adalah keadaan yang mengancam hak dan kebebasan warga Hong Kong serta kemajuan dan kemakmuran rumah mereka yang berkelanjutan," sambungnya.

2. Kritik Inggris dinilai masih menggunakan pola pikir era kolonial  

Kementerian Luar Negeri China menanggapi kritik Johnson. China mengatakan bahwa Inggris perlu menjauhkan diri dari segala urusan Hong Kong. Beijing juga menyebut pola pikir Johnson seperti pemimpin Inggris era kolonial.

Dia juga mengatakan, pernyataan Inggris yang mengatasnamakan hak asasi manusia hanyalah omong kosong dan mencoreng nama baik Hong Kong. 

"Hong Kong adalah Hong Kong-China, dan tidak ada kekuatan eksternal yang memiliki hak untuk campur tangan. Inggris tidak memiliki hak kedaulatan, pemerintahan, atau pengawasan atas Hong Kong pascaserah terima, dan apa yang disebut komitmen tidak ada sama sekali," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian.

Menanggapi undang-undang keamanan nasional buatan China, Inggris kemudian menginisiasi program imigrasi khusus. Johnson mengatakan, sudah ada 120 ribu warga Hong Kong yang memanfaatkan program itu.

“Kami tidak menyerah pada Hong Kong. 25 lima tahun yang lalu, kami membuat janji untuk wilayah dan rakyatnya, dan kami bermaksud untuk menepatinya," kata Johnson.

Dia menambahkan, “(Inggris) melakukan semua yang kami bisa untuk menahan China pada komitmennya, sehingga Hong Kong sekali lagi dijalankan oleh rakyat Hong Kong, untuk rakyat Hong Kong."

Baca Juga: Restoran Terapung Ikonik Hong Kong Tenggelam di Laut China Selatan

Verified Writer

Syahreza Zanskie

Feel free to contact me! syahrezajangkie@gmail.com

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya