Dubes Myanmar di PBB: Kalau Tegas Hukum Junta, 800 Nyawa Bisa Selamat
Dewan Keamanan PBB akan gelar pertemuan tertutup hari Jumat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang kudeta, Kyaw Moe Tun, menyerukan langkah kolektif yang efektif terhadap junta militer menjelang pertemuan Dewan Keamanan (DK).
Sejak junta militer merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari 2021, bentrokan antara masyarakat sipil dan aparat tak kunjung berhenti. Meski ratusan nyawa telah hilang, kecaman dari komunitas internasional belum mampu mendesak junta untuk mengakhiri agresivitasnya.
"Sangat mendesak bagi masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan munculnya potensi krisis kemanusiaan regional," tulis Kyaw Moe Tun dalam sebuah surat kepada badan dunia tertanggal 28 Mei, dan diterbitkan pada Senin (14/6/2021).
"Langkah-langkah yang kuat, tegas, dan terpadu sangat penting dan dibutuhkan segera," ujar dia seperti dikutip dari The Straits Times.
Baca Juga: Tiongkok Tegaskan Dukung Junta Militer Myanmar Cari Solusinya Sendiri
1. Ratusan nyawa bisa selamat jika komunitas internasional bersikap lebih tegas
Asosiasi pemantau setempat melaporkan, lebih dari 850 warga Myanmar meninggal dunia dan lebih dari 4.900 orang ditangkap. Belakangan ini, konsentrasi junta beralih ke daerah perbatasan, untuk menumpas etnis pemberontak yang menentang kudeta.
Menurut Kyaw Moe Tun, yang bersikukuh tetap bertugas di PBB sekalipun telah ditanggalkan oleh junta, nyawa ratusan warga sipil bisa selamat jika komunitas internasional bersikap lebih tegas.
"Jika komunitas internasional, termasuk PBB, telah mengambil tindakan tegas dan tepat waktu terhadap militer, itu akan mencegah hilangnya lebih dari 800 nyawa tak berdosa," tulisnya.
Kyaw Moe Tun juga menilai, secara tidak langsung pasifnya masyarakat internasional berarti membantu junta dalam melanggengkan kekuasaan dan kekerasan.
“Kurangnya tindakan seperti itu oleh masyarakat internasional akan semakin mendorong militer untuk terus melakukan tindakan tidak manusiawi dan brutal terhadap warga sipil, dan akan mengakibatkan terus hilangnya nyawa warga sipil tak berdosa di Myanmar,” tambah dia.
Baca Juga: Menlu Retno Ungkap Kriteria Ideal Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar