Indonesia Serukan Tatanan Ekonomi Dunia Baru, World Bank-IMF Usang!
Sistem ekonomi dunia saat ini rugikan negara berkembang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New York, IDN Times – High Level Dialogue on Financing for Development (HLD FfD) digelar di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum ke-78 Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) pada Rabu (20/9/2023). Acara ini merupakan pertemuan untuk memobilisasi komitmen politik guna mempercepat realisasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan pada 2030.
HLD FfD 2023 mengusung tema Financing the SDGs for a world where no one is left behind.
“Pada SDG Summit, para pemimpin menyuarakan pesan yang sama, yaitu tujuan SDGs kita dalam keadaan yang mengerikan dan membutuhkan rencana penyelamatan,” kata Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dalam forum tersebut.
“Keuangan adalah aspek krusial agar SDGs kembali pada jalurnya, secara khusus untuk negara berkembang. Oleh sebab itu, kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung negara berkembang untuk tumbuh dan mengeksplor lebih jauh inovasi keuangan bagi SDGs,” tambahnya.
1. Harus ada terobosan ekonomi
Pada kesempatan itu, Retno membeberkan dua hal yang perlu disorot, yaitu melawan ketidakadilan ekonomi dan perlunya inovasi pendanaan.
Untuk isu pertama, Retno menuturkan bahwa tatanan ekonomi global saat ini lahir dari puing-puing Perang Dunia, yang menguntungkan negara industri dan menjadikan negara berkembang atau Global South terbebankan utang.
“Kita butuh terobosan untuk memperbaiki ekonomi agar lebih representatif dan mewakili kepentingan negara berkembang. Diskriminasi perdagangan juga harus dihentikan dan hak pembangunan harus dijamin,” kata Retno.
“Arsitektur keuangan internasional, termasuk institusi Bretton Woods (World Bank dan IMF), harus direformasi. Hanya melalui adaptasi dengan dunia saat ini, maka kita bisa memiliki ruang untuk terus tumbuh,” tambah dia.