TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News World

Jelang KTT ASEAN Bahas Kudeta, Ini Harapan Duta Besar Myanmar di PBB

Dialog dengan Junta penting, tapi jangan sampai mengakuinya

Dubes Myanmar untuk PBB berpidato di hadapan Majelis Umum, menolak kudeta militer di negaranya. (Twitter.com/Berry_Phyo)
Verified
Vanny El Rahman

Jakarta, IDN Times - Utusan Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun meminta para pemimpin negara-negara Asia Tenggara tegas menolak rezim junta militer, ketika mereka hendak bersidang pada pertemuan darurat pekan depan.
 
Organisasi Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) sejauh ini belum mengumumkan agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang direncakan untuk membahas situasi Myanmar. Namun, Prancis pada pekan lalu mengungkap dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, bahwa pembicaraan tingkat regional diagendakan berlangsung pada 20 April 2021.
 
Dilansir dari SCMP, Para diplomat mengharapkan pembicaraan akan diadakan di Jakarta, Indonesia, lokasi dari sekretariat ASEAN. Belum ada indikasi apakah pertemuan itu akan dihadiri oleh arsitek kudeta 1 Februari, Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing.

Baca Juga: Lebih dari 700 Orang Tewas, PBB Takut Myanmar Rusuh Seperti Suriah

Baca Juga: Dukung Rakyat Myanmar, Masyarakat ASEAN Buat Deklarasi

1. Pemimpin ASEAN harus berani menekan militer atas pelanggaran kemanusiaan

IDN Times/Marisa Safitri

Melalui wawancara Zoom dengan This Week in Asia, Kyaw Moe Tun berharap prioritas para pemimpin ASEAN adalah menekan junta agar menghentikan tindakan represif kepada warga sipil.
 
Berdasarkan laporan kelompok pemantau setempat, sedikitnya 700 demonstran telah meninggal dunia akibat bentrokan dengan aparat, 50 di antaranya masih tergolong anak-anak. Lebih dari tiga ribu orang ditetapkan sebagai tahanan politik.
 
"Sebagai seorang diplomat, saya selalu percaya pada keterlibatan dan saya selalu percaya pada dialog," kata Kyaw Moe Tun dari kedutaannya di New York, Selasa (13/4/2021).
 
Moe Tun merupakan diplomat yang ditugaskan oleh pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi mewakili Burma pada forum PBB. Nama Moe Tun menjadi perbincangan publik setelah menentang kudeta dan menolak untuk menanggalkan jabatannya.

2. Melibatkan junta penting, tapi jangan sampai mengakuinya

Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Pada kesempatan yang sama, dia juga mengimbau supaya para pemimpin ASEAN tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Kata Moe Tun, melibatkan junta dalam proses dialog sangat penting, namun jangan sampai keterlibatan itu berarti mengakui legilitas pemerintahannya.
 
Upaya internasional untuk memulihkan perdamaian dan pemerintahan, melalui jalur diplomatis, juga harus melibatkan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Kelompok yang terdiri dari anggota NLD itu sedang mencari pengakuan internasional sebagai pemerintah Myanmar yang sah.
 
Di antara 10 negara anggota ASEAN, Malaysia, Indonesia, dan Singapura telah menegaskan posisinya dengan tidak mengakui Dewan Administrasi Negara, nama lain dari rezim junta. Namun, secara kolektif, ASEAN belum mendeklarasikan posisinya kepada publik.
 

Baca Juga: Junta Myanmar Benarkan Adanya Penggulingan Suu Kyi

Topik:
Myanmar
ktt asean
kudeta myanmar
Update me
Give me Perspective
PBB
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Ahli Pidana di Sidang Mario Dandy: Restitusi Itu Bersifat Actual Cost

Kontroversial selama Menjabat, Presiden El Salvador Nyapres Lagi

Panji Gumilang Sebut Ridwan Kamil Tak Pernah Tanya soal Dugaan Sesat

Polemik Al Zaytun, Panji Gumilang: Kalau Sesat Saya Sudah Bertobat

Ahli Pidana: Restitusi Harus Dibayarkan Mario Dandy Sendiri

Menlu RI: SEANWFZ Berkontribusi pada Keamanan ASEAN 

Al Zaytun Jadi Sorotan, Panji Gumilang: Saya Tidak Merasa Ada Krisis

Jaksa Minta Hakim Tolak Keberatan Johnny G Plate dan Lanjutkan Sidang

Jaksa: Korupsi BTS Kominfo Harus Diproses Hukum, Rakyat Jangan Jadi Korban

Kapolda Papua: Tak Ada Barter Pilot Susi Air dengan Pimpinan KKB