Malaysia Kaji Pembatalan Beli Vaksin Sinovac, Begini Alasannya
Malaysia pastikan tak terlambat memulai vaksinasi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia Khairy Jamaluddin mempertimbangkan opsi untuk membatalkan pembelian vaksin COVID-19 asal perusahaan asal Tiongkok, Sinovac. Salah satu penyebabnya adalah hasil uji klinis dan tingkat efikasi di berbagai negara kurang memuaskan.
“Terkait data efikasi, ada juga beberapa kekhawatiran tentang kemanjuran uji coba Sinovac di Brasil, mengingat Sinovac merupakan salah satu vaksin yang kami negosiasikan untuk dibeli,” kata Jamaluddin di laman daring pribadinya (blog) yang diunggah pada Kamis, 14 Januari 2021.
Melihat tingkat efikasi yang rendah dibanding vaksin lainnya, tutur Jamaluddin, banyak pihak mempertanyakan, apakah Negeri Jiran tetap membeli produk tersebut.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa ketika bernegosiasi, kami selalu bersikeras vaksin harus disetujui dan didaftarkan oleh Badan Pengatur Farmasi Nasional (NPRA), sebelum perjanjian dioperasionalkan. Itulah mengapa pengembalian deposit adalah kondisi yang telah kami bangun dalam negosiasi,” kata dia.
Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 di Daerah Dimulai, Ikhtiar Baru Melawan Pandemik
1. Keputusan pembelian Sinovac didasari pertimbangan tim teknis
Keputusan akhir untuk membeli vaksin dari Tiongkok itu bergantung pada evaluasi Kelompok Kerja Teknis Pemilihan Vaksin (TWG) yang diketuai Kalaiarasu Peariasamy, yang juga menjabat sebagai direktur Institut Penelitian Klinis.
“TWG sedang menganalisis. Apapun keputusannya, saya ingin meyakinkan Anda bahwa kami hanya akan mendapatkan vaksin yang aman dan manjur untuk orang Malaysia,” kata Jamaluddin.
Pertimbangan utama Malaysia untuk menentukan pembelian vaksin adalah keterbukaan data soal uji klinis dan efikasi.
“Dengan semakin banyak data klinis yang dipublikasikan, kita harus gesit dan fleksibel untuk menyeimbangkan kebutuhan vaksin. Artinya, apa yang sudah diumumkan bisa saja berubah di masa mendatang. Kami dapat menambah lebih banyak vaksin tertentu, bahkan membatalkan perjanjian (pembelian vaksin) lainnya,” ulas Jamaluddin.
Baca Juga: Vaksinasi Keluarga Presiden Jokowi Ikuti Jadwal Masyarakat Umum