PBB Usul Negara G20 Buat Gugus Tugas Pemerataan Distribusi Vaksin

2 Konflik mempersulit distribusi vaksin

Koresponden Al Jazeera dari Markas Besar PBB James Bays menyampaikan, potensi permasalahan dalam memerangi pandemik COVID-19 adalah distribusi vaksin yang tidak merata. Bays menyoroti hambatan distribusi vaksin di negara-negara konflik.
 
“Kurang dari 1 persen dari vaksin COVID-19 secara global telah diberikan di 32 negara yang saat ini menghadapi krisis kemanusiaan paling parah,” ungkap dia.
 
Sementara, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mendesak Dewan Keamanan PBB agar mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata di zona konflik, untuk mempermudah pengiriman vaksin.
 
Inggris menyebut lebih dari 160 juta orang berisiko dikeluarkan dari vaksinasi virus corona karena mereka tinggal di negara-negara yang dilanda konflik, termasuk Yaman, Suriah, Sudan Selatan, Somalia, dan Ethiopia.
 
“Organisasi kemanusiaan dan badan-badan PBB membutuhkan dukungan penuh dari Dewan (Keamanan) untuk dapat melakukan pekerjaan yang kami ingin dilakukan oleh mereka (Dewan Keamanan),” kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.

Woodward mencontohkan, gencatan senjata sebelumnya telah digunakan untuk vaksinasi, merujuk jeda dua hari dalam pertempuran di Afghanistan pada 2001, yang memungkinkan 35 ribu pekerja kesehatan dan sukarelawan untuk memvaksinasi polio 5,7 juta anak di bawah usia lima tahun.