TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pemerintah Bayangan Myanmar Ingin Dilibatkan di KTT ASEAN

Pemerintah bayangan mengecam kehadiran Min Aung Hlaing

Pemimpin Myanmar yang dikudeta Aung San Suu Kyi (ANTARA FOTO/Ye Aung Thu)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah bayangan (shadow government) Myanmar pada Minggu (18/4/2021) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberikan kursi selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan depan. Mereka juga mendesak ASEAN untuk tidak mengakui pemerintahan hasil kudeta yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing.
 
Beberapa hari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Thailand menginformasikan, pemimpin Junta, Min Aung Hlaing, akan menghadiri KTT yang diagendakan berlangsung di Jakarta, Indonesia pada 24 April 2021. Lawatan itu akan menjadi perjalanan resmi pertamanya sejak kudeta pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.  

Baca Juga: Otak Kudeta Myanmar Min Aung Hlaing akan Hadiri KTT ASEAN di Jakarta

1. Pemerintah bayangan belum diminta kehadirannya oleh ASEAN

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Moe Zaw Oo selaku Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebutan untuk pemerintahan bayangan yang dibentuk pada Jumat (16/4/2021) oleh sebagian anggota parlemen yang digulingkan, mengatakan ASEAN belum meminta mereka menghadiri KTT.
 
"Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai (kesepakatan) apa pun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada Burma Voice of America, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia.
 
"Penting agar dewan militertidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati," tambah Moe Zaw.

2. Kehadiran Min Aung menuai polemik

Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer

Hingga saat ini, Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN belum mengumumkan secara resmi tentang kehadiran dalang dari kudeta 1 Februari 2021. Namun, sejumlah pihak telah mengecam ASEAN karena memberi kursi kepada Min Aung.
 
Para demonstran di Palaw, kawasan sebelah selatan Myanmar, mengacungkan spanduk yang bertuliskan "Diktator militer seharusnya tidak diizinkan untuk memerintah. Kediktatoran akan dicabut. Dukung pemerintah persatuan nasional."
 
Sebagai informasi, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik melaporkan, bentrokan antara demonstran dengan aparat telah menewaskan sedikitnya 730 orang, dan lebih dari 3.100 orang ditetapkan sebagai tahanan politik, termasuk para aktivis serta jurnalis.
 
Angka kematian riil bisa lebih tinggi, sebab lembaga pemantau dan media kesulitan untuk melakukan verifikasi informasi yang beredar. Di sisi lain, mereka juga kesulitan mengidentifikasi orang-orang yang dihilangkan secara paksa.

Baca Juga: Myanmar: Pemerintahan Tandingan Junta Militer Diumumkan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya