TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Sepekan Kudeta Myanmar, Militer Janji Selenggarakan Pemilu yang Adil

Aung San Suu Kyi tak kunjung dibebaskan

Kendaraan bersenjata Tentara Myanmar berkendara melewati sebuah jalan setelah mereka mengambil kekuasaan dalam sebuah kup di Mandalay, Myanmar, Selasa (2/2/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer)

Jakarta, IDN Times - Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, meminta masyarakat untuk mengedepankan fakta bukan perasaan di tengah instabilitas politik dalam negeri. Pernyataan itu disampaikan ketika gerakan sipil yang menolak kudeta semakin masif di berbagai daerah.
 
Sosok yang juga menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat itu menilai, perebutan kekuasaan merupakan suatu keharusan untuk menyelamatkan Myanmar dari Liga Nasional Demokrasi (NLD), partai yang diklaim memenangi pemilihan umum (pemilu) 2020 dengan penuh kecurangan.
 

Baca Juga: Demonstran Antikudeta Militer Myanmar: Kami Siap Berjuang Hingga Akhir

1. Militer menjanjikan pemilu yang adil

(Facebook/Min Aung Hlaing)

Dilansir dari Channel News Asia, pada kemunculan perdana selang satu pekan dilancarkannya kudeta, Min Aung meyakinkan masyarakat bahwa rezim junta militer yang berkuasa saat ini berbeda dengan rezim militer yang sempat menguasai Burma selama lima dekade.
 
Dia bahkan berjanji untuk mengadakan pemilu yang adil, kemudian mengawal transisi pemerintahan kepada pihak pemenang. Dia turut menegaskan, tidak ada perubahan kebijakan luar negeri dan Myanmar tetap mendorong negara-negara untuk berinvestasi.
 
"Kami akan mengadakan pemilu multipartai dan kami akan menyerahkan kekuasaan kepada yang menang dalam pemilu itu, sesuai dengan aturan demokrasi. Junta (akan) membentuk demokrasi yang benar dan disiplin,” kata Min Aung.
 

2. Ingin merombak komite pemilu

Penasihat Negara (setingkat Perdana Menteri) Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengenakan masker dan sarung tangan plastik saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu Myanmar 2020. (Facebook.com/Chair NLD)

Di hadapan publik, Min Aung hanya menyinggung soal kejanggalan dalam pemilu tanpa menyebut pihak mana yang melakukan kecurangan. Sejak menolak hasil pemilu, fraksi militer menuding kemenangan NLD pada kontestasi politik disebabkan oleh 8,6 juta pemilih palsu.
 
Komite pemilu membantah tudingan tersebut. Mereka juga enggan memenuhi tuntutan fraksi militer yang mendesak agar daftar pemilih dibeberkan secara transparan.
 
Min Aung berencana mereformasi komite pemilu sebagai langkah awal untuk merestorasi demokrasi. Dia menuduh penyelenggara pemilu menggunakan dalih pandemik COVID-19 sebagai alasan untuk mencegah pemilu yang adil.
 
Kendati begitu, dia tidak memberi kejelasan kapan pemilu akan digelar, kecuali menyampaikan pemerintahan darurat akan berlangsung selama satu tahun.
 

Baca Juga: Kudeta Militer, Perusahaan Jepang Akhiri Usaha Patungan di Myanmar 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya