Ancaman Pemakzulan, Presiden Afrika Selatan Menolak Mundur

Kasus ini bermula pada tahun 2020 saat pencuri masuk ke peternakan Phala Phala di Limpopo. Mereka mengambil uang tunai asing sebesar 580 ribu dolar AS (Rp10,16 miliar) yang disembunyikan di dalam sofa. Ramaphosa tidak melaporkan kejadian pencurian ini kepada polisi maupun pihak pajak.

Pada tahun 2022, mantan kepala badan intelijen negara, Arthur Fraser, melaporkan kasus ini. Ia menuduh presiden melakukan pencucian uang dan pelanggaran lainnya. Fraser menyebut jumlah uang yang dicuri mencapai 4 juta dolar AS (Rp70,09 miliar). Namun, Ramaphosa membantah hal tersebut dan mengatakan uang itu adalah hasil dari penjualan kerbau.

Sebuah tim independen bentukan parlemen pada 2022 menilai Ramaphosa berpotensi melakukan pelanggaran berat dan penyalahgunaan jabatan. Walaupun begitu, partai ANC yang saat itu menguasai mayoritas kursi parlemen menolak usulan proses pemakzulan.

Bank sentral Afrika Selatan juga ikut memeriksa dan menyatakan tidak ada aturan keuangan negara yang dilanggar. Namun, masyarakat masih mempertanyakan alasan presiden menyimpan uang sebanyak itu di dalam sofa, bukan di bank.

Pada Jumat (8/5/2026) pekan lalu, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa penolakan parlemen pada 13 Desember 2022 terhadap proses pemakzulan adalah tindakan yang tidak sah dan melanggar konstitusi.

"Keputusan parlemen tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sah, dan harus dibatalkan," kata Ketua Mahkamah Konstitusi, Mandisa Maya, dilansir DW.

Putusan ini mengharuskan laporan dari tim independen diserahkan kepada komite pemakzulan. Pada Senin (11/5/2026), parlemen mengumumkan akan membentuk tim khusus untuk memeriksa kembali dugaan pelanggaran presiden.

Komite ini bertugas meninjau bukti-bukti sebelum memberikan saran resmi. Untuk memberhentikan presiden, dibutuhkan dukungan dua pertiga dari total 400 anggota parlemen. Ini berarti Ramaphosa masih memiliki peluang untuk bertahan jika mendapatkan dukungan penuh dari partainya.

Kasus ini didorong oleh partai oposisi, yaitu Pejuang Kebebasan Ekonomi (EFF) dan Gerakan Transformasi Afrika (ATM). Partai EFF secara terbuka telah meminta Ramaphosa untuk segera turun dari jabatannya.

Dalam pidato kenegaraannya, Ramaphosa menegaskan posisinya untuk tetap bertahan.

"Saya tegaskan bahwa saya tidak akan mundur karena hal itu sama saja dengan mendahului proses hukum dan membenarkan laporan tim independen yang masih memiliki banyak kekurangan," kata Ramaphosa, dilansir Associated Press.

Sikap presiden ini sejalan dengan pernyataan kantor kepresidenan sebelumnya. Mereka menyebutkan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara hukum tanpa memihak atau berprasangka.

Pengamat politik independen, Daniel Silke, menilai waktu munculnya kembali kasus ini sangat merugikan partai ANC, terutama menjelang pemilihan kepala daerah pada November mendatang.