Angkatan Laut AS Copot Sejumlah Perwira Senior Secara Diam-Diam

Pada bulan lalu, Angkatan Laut memberhentikan seluruh jajaran pimpinan kapal selam serang bertenaga nuklir USS South Dakota secara mendadak. Keputusan tersebut mencakup komandan, wakil komandan, hingga prajurit bintara tertinggi setelah kapal selam itu mengalami tabrakan dengan objek di dasar laut, sementara pihak militer memilih tak memberikan keterangan kepada publik.

Pencopotan juga terjadi terhadap Cmdr. Caitlin Cunningham yang sebelumnya memimpin kapal perusak berpeluru kendali USS Michael Murphy. Ia diberhentikan pada 27 September 2026 karena alasan “hilangnya kepercayaan”, sebagaimana dikonfirmasi seorang juru bicara Angkatan Laut kepada USNI News, tanpa penjelasan lebih terperinci mengenai persoalan yang melatarbelakanginya.

Cunningham baru menduduki posisi tersebut sejak 24 Oktober 2025 sehingga masa jabatannya belum mencapai satu tahun. Kapal yang dipimpinnya meninggalkan Pearl Harbor pada 1 Desember 2025 bersama kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln untuk menjalankan misi di kawasan Indo-Pasifik, sebelum melanjutkan pengerahan ke Timur Tengah dalam rangka Operation Epic Fury dan blokade laut terhadap Iran.

Ketika kelompok tempur Lincoln ditarik dari kawasan tersebut pada Agustus, USS Michael Murphy masih menjalankan tugasnya hingga akhirnya berlayar pulang pada pertengahan Oktober. Kapal itu kembali bersandar di Pearl Harbor pekan ini setelah menyelesaikan penugasan selama 346 hari, termasuk 12 pelayaran penting melintasi Selat Hormuz yang menjadi wilayah sengketa, sehingga para awaknya memperoleh Penghargaan Unit Kepresidenan.

Selain jajaran komando kapal, pejabat medis senior bernama Dr. Brian Monahan juga meninggalkan posisinya ketika penyelidikan internal masih berjalan. Laksamana muda sekaligus dokter yang bertugas untuk Kongres dan Mahkamah Agung tersebut mengakhiri masa jabatannya tanpa pengumuman resmi ataupun konfirmasi terbuka dari Angkatan Laut.

Seorang pejabat pertahanan yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kepada Associated Press bahwa praktik pencopotan tersebut bertentangan dengan kebijakan lama Angkatan Laut. Aturan institusi itu mengharuskan setiap pemberhentian komandan kapal maupun pejabat tinggi diumumkan secara terbuka, sementara pencopotan Cunningham memang berkaitan dengan persoalan hilangnya kepercayaan.

Dalam prosedur yang selama ini berlaku, Angkatan Laut biasanya menyampaikan pengumuman pencopotan komandan kapal beberapa hari setelah keputusan ditetapkan. Namun, serangkaian pemberhentian terbaru justru berlangsung tanpa pengumuman resmi, bahkan pihak militer menolak memberikan penjelasan ketika dimintai konfirmasi.

Kondisi tersebut mendorong Rep. Joe Courtney dari Connecticut dan Rep. Adam Smith dari Washington mengirimkan surat protes kepada Penjabat Menteri Angkatan Laut Hung Cao serta pejabat militer tertinggi di matra laut, Adm. Daryl Caudle. Keduanya mempermasalahkan tidak adanya pemberitahuan kepada Komite Angkatan Bersenjata Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pemberhentian seluruh pimpinan USS South Dakota.

Courtney dan Smith menyampaikan kekecewaan atas buruknya komunikasi antara Angkatan Laut dan Komite Angkatan Bersenjata DPR. Mereka menilai tindakan tersebut telah merusak mekanisme koordinasi yang selama ini menjadi bagian dari hubungan kerja antara militer dan parlemen.

“Sebagai akibat dari kegagalan Angkatan Laut untuk berkomunikasi, apa yang seharusnya menjadi latihan standar dalam berbagi informasi justru telah menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Angkatan Laut terhadap transparansi dan komitmennya terhadap hubungan kerja yang produktif dengan Kongres,” tulis Courtney dan Smith dalam surat tersebut, dikutip Press TV.

Gelombang pencopotan tanpa pengumuman ini muncul ketika kerahasiaan operasi militer di kawasan Asia Barat semakin meningkat. Kondisi tersebut terjadi setelah Washington gagal mencapai target agresinya terhadap Iran, sementara kontroversi pemberhentian para perwira berpotensi memengaruhi sidang konfirmasi Cao pada pekan depan untuk mengesahkan posisinya secara permanen sebagai pejabat sipil tertinggi Angkatan Laut.

Pengerahan armada laut AS ke kawasan konflik juga masih berlanjut. Pekan ini, para pemimpin militer meminta keluarga pelaut yang bertugas di kapal induk USS George H.W. Bush mempersiapkan diri menghadapi penugasan panjang yang diperkirakan dapat berlangsung hingga satu tahun penuh, sebagaimana dilaporkan JFeed.

Sorotan terhadap keterbukaan informasi militer turut muncul seiring sejumlah pemberitaan media mengenai dugaan upaya Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon menyembunyikan data korban jiwa dan kerusakan akibat serangan balasan Iran. Ketegangan tersebut bermula setelah AS dan Israel melancarkan gelombang agresi baru terhadap Republik Islam Iran pada 28 Februari 2026, sekitar delapan bulan setelah serangan tanpa provokasi sebelumnya.

Iran merespons serangan tersebut dengan meluncurkan rentetan rudal dan pesawat nirawak yang menyasar wilayah pendudukan Israel, serta sejumlah pangkalan dan kepentingan AS di berbagai kawasan. Serangan balasan itu menjadi bagian dari rangkaian konflik yang berlangsung ketika persoalan transparansi militer AS kembali mencuat menyusul terbongkarnya pencopotan sejumlah perwira senior.