Jerman dan Republik Irlandia Kecam Inggris terkait Kesepakatan Brexit
PM Inggris Boris Johnson (twitter.com/BorisJohnson)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Jerman dan Republik Irlandia mengecam langkah pemerintah Inggris yang secara sepihak mengubah bagian dari kesepakatan pasca-Brexit dengan Uni Eropa. Hal tersebut disampaikan oleh menteri luar negeri masing-masing negara pada Minggu (03/07/2022) waktu setempat.
Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, dan Menteri Luar Negeri Republik Irlandia, Simon Coveney, mengatakan bahwa tidak ada pembenaran hukum atau politik untuk mengesampingkan aturan perdagangan yang disepakati di Irlandia Utara. Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Inggris terkait kritik tersebut.
1. Parlemen Inggris loloskan perubahan Northern Ireland Protocol
Peraturan yang dimaksud oleh Menteri Luar Negeri Jerman dan Republik Irlandia adalah Northern Ireland Protocol. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan kebijakan anggota Uni Eropa, Republik Irlandia, yang menerapkan bebas bea cukai.
Parlemen Inggris ingin memperketat pengecekan pada barang-barang asal Inggris, seperti daging dan telur yang tiba di Irlandia Utara, yang akan dikirim ke Republik Irlandia atau negara Uni Eropa lainnya. Hal ini akan melanggar perjanjian Good Friday Agreement.
Anggota parlemen di London meloloskan undang-undang yang mengizinkan langkah itu pekan lalu. Walau begitu, tak semua anggota parlemen maupun pejabat setempat sepakat mengenai undang-undang tersebut.
Baca Juga: PM Inggris Tuduh Xi Jinping Merampas Hak Demokrasi Hong Kong
2. Langkah parlemen Inggris bisa picu perang dagang
Northern Ireland Protocol merupakan upaya untuk mengurangi dampak Brexit di Irlandia Utara. Jika disahkan, peraturan itu secara sepihak mengesampingkan bagian-bagian penting dari perjanjian sebelumnya.
Editor’s picks
Selain itu, pengesahan peraturan itu telah melanggar hukum internasional dan mempertaruhkan perang dagang di tengah krisis biaya hidup. Keputusan Brexit ini dikabarkan sebenarnya tidak didukung oleh mayoritas orang di Irlandia Utara, karena akan membebani biaya yang masuk ke wilayah tersebut.
Inggris ingin menerapkan keringanan pengecekan bagi setiap barang yang masuk ke Irlandia Utara melalui perubahan Northern Ireland Protocol ini. Sedangkan barang yang akan dikirim ke negara-negara Uni Eropa, termasuk Republik Irlandia, akan dilakukan pengecekan secara ketat.
Sebelum pemerintah Inggris mengesahkan Northern Ireland Protocol, barang yang dikirim dari Irlandia Utara dapat lebih mudah menuju Republik Irlandia. Ini lah yang membuat Republik Irlandia menaruh perhatian terhadap kebijakan Inggris ini.
3. Menlu Republik Irlandia minta Inggris agar tak lakukan keputusan sepihak
Coveney dengan tegas menolak apa yang telah dilakukan Inggris, yang dianggap semena-mena.
"Pemerintah Inggris sekarang mengatakan bahwa kami telah kehabisan negosiasi, kami tidak mendapatkan apa-apa, dan oleh karena itu kami harus bertindak secara sepihak dengan undang-undang kami sendiri," kata Coveney.
"Bahwa argumen itu tidak berlaku ketika kalian sebenarnya bahkan belum mencoba untuk bernegosiasi,'' tambahnya, dilansir Independent.ie.
Coveney mengatakan tindakan Inggris saat ini mengirimkan sinyal yang mengerikan ke seluruh dunia.
“Ada langkah maju, berdasarkan negosiasi. Uni Eropa telah menunjukkan kesediaannya untuk berkompromi. Kami tentu menyadari ada masalah dengan protokol. Komunitas Unionis di Irlandia Utara memiliki keluhan yang sah," ungkap Coveney yang menyatakan UE sudah berkompromi sebelumnya.
“Kami mendesak pemerintah Inggris untuk mundur dari pendekatan sepihak mereka dan menunjukkan pragmatisme dan kesiapan yang sama untuk berkompromi seperti yang telah ditunjukkan oleh UE," tambahnya.
Baca Juga: Georgia Gagal Masuk Uni Eropa, Warga Demo Tuntut Pemerintah Mundur
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
