Militer Mali dan Wagner Group Dituduh Sekongkol Bunuh Warga Sipil
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pasukan Nasional Mali bersama tentara bayaran Rusia, yang diduga Wagner, telah melakukan eksekusi, penjarahan, penghilangan paksa dan pelanggaran lainnya terhadap masyarakat sipil. Hal ini disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia (HAM), Human Rights Watch (HRW), pada Senin (24/7/2023).
Sudah ada puluhan warga sipil yang dikabarkan menjadi korban. Pelanggaran itu dilakukan sejak akhir 2022, selama operasi militer melawan kelompok ekstremis di beberapa kota di Mali bagian tengah.
1. Wagner memiliki reputasi buruk di negara-negara Afrika
HRW juga mengecam penyiksaan terhadap tahanan dan penjarahan yang menargetkan properti milik masyarakat umum. HRW juga meyakini bahwa tentara bayaran yang melakukan kekejaman merupakan bagian dari pasukan Wagner.
“Angkatan bersenjata Mali dan pejuang asing telah mengeksekusi dan secara paksa menghilangkan puluhan warga sipil di wilayah tengah Mali,” kata HRW, dilansir Al Jazeera.
Ilaaria Allegrozzi, seorang peneliti senior di HRW, mengatakan bahwa banyak warga Mali telah menjadi korban, terjebak dalam perjuangan pemerintah melawan kelompok bersenjata.
“Kami mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Mali dan pejuang asing. Para pejuang asing ini, kami yakin mereka adalah anggota kelompok paramiliter yang terkait dengan Rusia, Wagner, yang memiliki reputasi mengerikan tidak hanya di Mali tetapi juga di negara-negara Afrika lainnya termasuk Republik Afrika Tengah dan Libya,” kata Allegrozzi.
Baca Juga: Bos Wagner: Tak Ada Lagi Pertempuran di Ukraina, Mari Fokus ke Afrika
2. AS jatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat Mali
Editor’s picks
Kementerian Luar Negeri Mali mengaku tidak mengetahui tindakan tersebut dan penyelidikan akan dibuka untuk mengonfirmasi tuduhan itu.
Pada Senin (24/7/2023), Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap tiga pejabat Mali karena memfasilitasi penempatan Wagner di negaranya. The Foreign Assets Control milik Departemen Keuangan AS mengatakan, pihaknya bertindak berdasarkan bukti yang menunjukkan ketiga pejabat tersebut berkontribusi pada aktivitas jahat Wagner di Mali.
Lembaga itu mengidentifikasi tiga pejabat Mali sebagai Kolonel Sadio Camara yang merupakan Menteri Pertahanan Mali; Kolonel Alou Boi Diarra sebagai kepala negara angkatan udara Mali, dan Letnan Kolonel Adama Bagayoko sebagai wakil kepala staf angkatan udara. Bagayoko juga diduga mengadvokasi tentara bayaran Wagner untuk bekerja di negara tetangga Burkina Faso.
“Para pejabat ini telah membuat orang-orang mereka rentan terhadap kegiatan destabilisasi Grup Wagner dan pelanggaran hak asasi manusia sambil membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya kedaulatan negara mereka untuk kepentingan operasi Grup Wagner di Ukraina,” kata Brian E. Nelson, pejabat Departemen Keuangan AS, dilansir The Washington Post.
3. Konflik di Mali dan penderitaan masyarakat setempat masih berlanjut
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) akan meninggalkan Mali pada akhir 2023, setelah satu dekade bertugas di negara tersebut.
Mali, di bawah kekuasaan militer sejak 2012, telah memerangi pemberontakan bersenjata yang menyebar ke Burkina Faso dan Niger.
Ribuan orang dikabarkan tewas dan harus mengungsi. HRW telah mewawancarai 40 orang melalui telepon, termasuk 20 saksi kekerasan, tiga anggota keluarga korban, dua tokoh masyarakat, dan lima aktivis masyarakat sipil Mali.
Mereka melaporkan keterlibatan orang asing bersenjata yang tidak berbahasa Prancis, menggambarkan mereka sebagai kulit putih dan identik dengan warga Rusia. Belum diketahui sampai kapan Wagner akan beroperasi di wilayah Mali.
Baca Juga: Profil Wagner Group, Militer Swasta yang Mulai Melawan Rusia
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.