Kesepakatan Keamanan Greenland Diteken Bersama AS-Denmark, Apa Isinya?

Dilansir CBC News, kesepakatan trilateral ini diperkirakan membuka jalan bagi Washington untuk memperluas kehadiran militernya ke dua lokasi tambahan di Greenland. Saat ini, AS hanya mengoperasikan satu instalasi militer aktif di wilayah tersebut, yakni Pangkalan Luar Angkasa Pituffik yang menampung sekitar 150 personel militer.

Dua lokasi yang dimaksud adalah Narsarsuaq dan Mestersvig. Populasi Narsarsuaq saat ini menyusut menjadi beberapa lusin orang sejak AS menutup pangkalan militer era Perang Dingin bernama Bluie West One pada dekade 1950-an. Sementara itu, Mestersvig merupakan pos militer terdepan yang difungsikan oleh unit pasukan khusus Denmark, Sirius Dog Sled Patrol, untuk menegakkan kedaulatan di wilayah itu.

Presiden AS Donald Trump menyatakan perjanjian ini memberikan AS kendali permanen atas urusan keamanan serta kebutuhan lainnya di Greenland. Dilansir TRT World, Washington menyebut klausul kesepakatan tersebut memastikan pihak lain seperti China dan Rusia tidak dapat mendirikan pangkalan militer maupun menanamkan investasi sensitif tanpa persetujuan dari AS. Kopenhagen sendiri telah mengakui kekurangan investasi pertahanan di Greenland selama beberapa dekade dan berkomitmen menambah kehadiran pasukan.

Prosesi penandatanganan trilateral ini akan dihadiri langsung oleh Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen. Frederiksen memastikan kesepakatan tersebut tetap menghormati integritas teritorial wilayahnya serta menjamin hak penentuan nasib sendiri warga setempat. "Ini adalah perjanjian yang baik dari sudut pandang Denmark," ujar Frederiksen kepada radio Denmark, DR.

Frederiksen menambahkan bahwa kawasan Arktik dan Atlantik Utara telah lama menjadi zona pertahanan krusial bagi seluruh anggota NATO. Dia menekankan bahwa hasil kesepakatan ini memberikan dampak positif bagi stabilitas negara-negara Nordik, NATO, dan kawasan Eropa secara keseluruhan. Juru bicara NATO juga menyambut baik dokumen ini karena dinilai dapat memajukan stabilitas, keamanan, serta kerja sama di wilayah strategis Arktik.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyampaikan bahwa tanggung jawab pertahanan Arktik kini diatur agar tidak semata-mata menjadi beban Denmark atau AS, melainkan di bawah pengawasan NATO. Kopenhagen menyatakan tetap terbuka dalam mengakomodasi kepentingan keamanan AS yang dinilai sah. Di tingkat domestik, anggota parlemen oposisi Greenland Erik Jensen mengaku telah membaca draf dokumen tersebut dan merasa tenang terhadap isi perjanjian.

Perjanjian baru ini tercapai setelah Trump memberikan tekanan berbulan-bulan dengan menegaskan ambisi Washington untuk menguasai Greenland. Ancaman Trump yang sempat tidak mengesampingkan opsi kekuatan militer maupun ekonomi sempat memicu krisis diplomatik di tubuh aliansi NATO pada Januari. Peneliti dari Institut Studi Internasional Denmark (DIIS), Ulrik Pram Gad, menilai krisis ini dimanfaatkan untuk memperkuat soliditas internal NATO melalui keterlibatan di Greenland.

Kehadiran militer AS di Greenland tercatat memiliki riwayat panjang sejak era Perang Dunia II pada 1941. Saat itu, diplomat Denmark Henrik Kauffmann menandatangani kerja sama dengan Washington tanpa izin pemerintah pusat yang sedang diduduki Jerman guna mengamankan rute Atlantik Utara. Berdasarkan catatan DIIS, militer AS kemudian mendirikan landasan udara, fasilitas angkatan laut, dan stasiun cuaca yang menampung hingga 5.500 personel pada 1943.

Upaya Washington menguasai pulau tersebut juga pernah terjadi pada 1946 saat Presiden Harry Truman berniat membeli Greenland seharga 100 juta dolar AS atau setara Rp1,78 triliun dalam bentuk emas, meski akhirnya ditolak Denmark. Hubungan militer kedua pihak kemudian diperbarui lewat traktat 1951 yang mengikat hak pertahanan AS dengan payung aliansi pertahanan NATO. Pada puncak Perang Dingin, fasilitas militer AS di Greenland bahkan sempat mencapai 17 instalasi dengan lebih dari 10 ribu personel.