AS Desak Palestina Batalkan Pencalonan Wakil Presiden Majelis Umum PBB

Memo tersebut memperingatkan bahwa konsekuensi akan menyusul jika Otoritas Palestina (PA) tidak menarik pencalonan itu. AS mengancam akan meninjau ulang keputusan September 2025 yang mencabut sanksi visa bagi pejabat Palestina di New York.

Posisi wakil presiden majelis memungkinkan Mansour memimpin sesi perdebatan tingkat tinggi terkait isu Timur Tengah. Mansour sendiri dikenal sebagai tokoh yang sangat kritis terhadap pemerintah Israel. AS khawatir pencalonan Mansour dapat mengganggu rencana perdamaian Gaza yang diusung oleh Presiden AS Donald Trump.

"Kami menanggapi dengan serius kewajiban kami berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB. Karena kerahasiaan catatan visa, kami tidak mengomentari tindakan terkait kasus tertentu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS saat ditanyai media NPR mengenai rumor ini.

Pemilihan presiden Majelis Umum PBB dan 16 posisi wakil presiden akan digelar pada 2 Juni mendatang. Palestina maju sebagai salah satu dari empat delegasi dalam kelompok kawasan Asia-Pasifik.

Saat ini Palestina berstatus sebagai negara pengamat di lembaga internasional tersebut. Status ini membuat mereka tidak memiliki hak suara di majelis yang beranggotakan 193 negara itu.

Riyad Mansour sebenarnya pernah mencalonkan diri sebagai presiden Majelis Umum PBB pada Februari lalu. Ia akhirnya mundur dari pencalonan tersebut setelah menerima tekanan dari Washington.

"Sejak awal, pengajuan pencalonan ini merupakan upaya mengubah Majelis Umum PBB menjadi sirkus politik melawan Israel. Delegasi Palestina seharusnya mulai berfokus pada penghentian hasutan terorisme dan reformasi Otoritas Palestina," ujar Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon.

Ancaman penolakan visa oleh Washington bagi pejabat Palestina bukanlah hal baru. Tahun lalu, AS menolak memberikan visa bagi Presiden PA Mahmoud Abbas beserta 80 delegasi lainnya.

Dokumen rahasia yang bocor itu juga memuat ancaman penahanan pendapatan pajak dan bea cukai. Dana ini sangat penting karena menyumbang 60 persen dari total pendapatan ekonomi PA.

Mantan diplomat AS Hady Amr menilai ancaman pembatasan visa ini sangat jarang terjadi dan tidak produktif.

"Langkah ini sangat kontraproduktif karena Anda membutuhkan diplomat untuk menyelesaikan masalah antarnegara. Mengusir diplomat tidak hanya merusak kemampuan mereka, tetapi juga kemampuan AS," tutur Amr.