AS Pertimbangkan Pakai Pajak Palestina untuk Bangun Gaza Lagi
- Amerika Serikat mempertimbangkan meminta Israel menyerahkan sebagian pajak Palestina yang ditahan untuk mendanai rekonstruksi Gaza senilai sekitar 70 miliar dolar AS melalui Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump.
- Israel selama ini menahan pendapatan pajak Palestina karena kebijakan PA membayar keluarga tahanan, sementara krisis keuangan di Tepi Barat membuat PA mulai mempertimbangkan kembali penggunaan dana tersebut.
- Otoritas Palestina hampir tidak dilibatkan dalam rencana rekonstruksi Gaza oleh BoP, yang justru membentuk komite teknokrat baru untuk mengelola pemerintahan transisi setelah Hamas meletakkan senjata.
Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan untuk meminta Israel menyerahkan sebagian pendapatan pajak Otoritas Palestina (PA) yang ditahan kepada Dewan Perdamaian (BoP) bentukan Presiden Donald Trump. Rencananya, dana akan dipakai untuk membiayai rekonstruksi Gaza yang ditaksir menelan biaya 70 miliar dolar AS (sekitar Rp1,2 kuadriliun).
Informasi ini diungkapkan oleh lima sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters. Dana ini diharapkan dapat mempercepat proses rekonstruksi setelah lebih dari dua tahun perang berkecamuk di wilayah tersebut.
1. Dana akan dialirkan ke pemerintahan transisi Gaza
Tiga pejabat yang mengetahui negosiasi ini menyebut pemerintahan Trump belum memutuskan apakah akan mengajukan permintaan resmi kepada Israel. Dua sumber Palestina menambahkan bahwa sebagian uang pajak itu nantinya akan mengalir ke pemerintahan transisi dukungan AS di Gaza.
Sisa dana lainnya baru akan diserahkan kepada PA jika mereka bersedia melakukan reformasi. Departemen Luar Negeri AS dan pemerintah Israel belum menanggapi rumor ini.
"Kami telah meminta semua pihak untuk berkontribusi, termasuk PA dan Israel. Uang yang hanya disimpan di bank tidak akan membantu rencana 20 Poin Presiden Trump," kata seorang pejabat BoP kepada The Times of Israel.
2. Israel selama ini berperan mengumpulkan pendapatan pajak Palestina
Selama ini, Israel bertugas mengumpulkan pajak dari barang-barang impor atas nama PA. PA biasanya menggunakan dana tersebut untuk membayar gaji pegawai negeri dan mendanai layanan publik.
Namun, Israel telah menahan pajak tersebut karena PA membayar keluarga tahanan Palestina yang terbunuh oleh pasukan Israel. Kebijakan PA ini dinilai akan semakin mendorong perlawanan rakyat Palestina.
Pihak PA memperkirakan jumlah pajak yang ditahan Israel kini telah mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp88 triliun). Ramallah sebelumnya menolak menggunakan dana itu untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan Israel di Gaza.
Namun, PA kini mulai mempertimbangkan kembali sikapnya. Pasalnya, Tepi Barat kini sedang mengalami krisis keuangan yang memaksa PA memotong gaji pegawainya.
3. PA dipinggirkan dalam rencana rekonstruksi Gaza
PA sendiri hampir tidak dilibatkan sama sekali dalam rencana BoP untuk Gaza. Hal ini berpotensi semakin meminggirkan peran PA yang selama ini mendapat dukungan dari negara-negara Barat.
BoP telah membentuk sebuah kelompok teknokrat Palestina bernama Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Kelompok ini akan mulai bertugas mengurus pemerintahan setelah kelompok Hamas setuju untuk meletakkan senjata.
Saat ini, rencana pascaperang masih terhambat oleh penolakan Hamas untuk menyerah. Serangan Israel yang terus berlanjut di Gaza juga semakin merusak gencatan senjata yang disepakati pada Oktober lalu.
"Kami sedang menyusunnya sektor demi sektor. Kami sedang menyusun anggarannya. Kami juga berkoordinasi dengan para donatur dan siap untuk memulai dengan sungguh-sungguh begitu kondisi memungkinkan," ujar utusan BoP untuk Gaza, Nickolay Mladenov.
