AS Dihujani Kritik soal Serangan Kedua Kapal Diduga Kartel

02 Des 2025, 14:08 WIB

Ilustrasi gedung putih dan bendera setengah tiang yang menggambarkan sejarah kelam turut membentuk kehebatan Amerika. Pexels.com/

Intinya sih...

Tensi meningkat usai komandan Angkatan Laut disorot
Serangan kapal narkoba jadi sorotan Parlemen AS
Ketegangan dengan Venezuela memuncak di tengah tuduhan baru

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menghadapi tekanan baru setelah ada laporan seorang komandan Angkatan Laut memerintahkan serangan kedua terhadap kapal yang dituduh sebagai kapal narkoba asal Venezuela. Gedung Putih mengonfirmasi serangan tambahan itu benar terjadi, namun menegaskan tindakan tersebut sesuai hukum.

Laporan investigasi menyebut serangan kedua dilakukan setelah dua orang selamat dari ledakan pertama dan terlihat masih hidup di kapal yang terbakar. Meski demikian, Gedung Putih menolak memastikan apakah serangan lanjutan itu benar ditujukan untuk membunuh para penyintas.

Publikasi ini memicu kekhawatiran baru mengenai legalitas operasi militer AS di Karibia, yang telah menewaskan lebih dari 80 orang sejak September. Sejumlah anggota parlemen AS dari Partai Republik dan Demokrat meminta investigasi penuh atas keputusan yang disebut tidak lazim dan berpotensi melanggar hukum perang.

Pernyataan lebih lanjut dari Pentagon dan Gedung Putih tidak meredakan kritik. Serangan ini menambah ketegangan antara AS dan Venezuela, terutama setelah Presiden Donald Trump kembali menyatakan kemungkinan mengerahkan pasukan darat ke negara tersebut.

1. Tensi meningkat usai komandan Angkatan Laut disorot

Gedung Putih menyebut Laksamana Frank Bradley telah bertindak dalam batas kewenangan ketika menginstruksikan serangan kedua. Mereka juga mengonfirmasi, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memberikan otorisasi atas operasi itu, meski menolak klaim ia sempat mengatakan, ‘bunuh semua orang’ seperti diberitakan Washington Post.

Hegseth menepis tuduhan dalam laporan tersebut, menyebutnya direkayasa, menghasut, dan merendahkan. Pada hari Senin, ia mengatakan, Laksamana Bradley adalah pahlawan Amerika, seorang profesional sejati, dan mendapat dukungan 100 persen darinya.

"Saya mendukungnya dan keputusan tempur yang telah diambilnya — pada misi 2 September dan semua misi lainnya sejak itu,” kata Hegseth, dikutip dari BBC, Selasa (2/12/2025).

Sementara itu, para ahli hukum internasional meragukan legalitas serangan kedua terhadap para penyintas kapal. Mereka menilai, jika individu yang tersisa sudah tidak mampu bertempur, mereka semestinya mendapat perlindungan sebagai orang yang shipwrecked atau tidak lagi menjadi kombatan.

Pakar hukum perang menegaskan bahwa Konvensi Jenewa melarang penyerangan terhadap pihak yang luka atau tidak lagi terlibat pertempuran. Kasus ini kini dikaitkan dengan praktik ‘double tap’ yang pernah dikritik saat era Presiden Barack Obama.

2. Serangan kapal narkoba jadi sorotan Parlemen AS

Komite Angkatan Bersenjata di Senat dan DPR AS menyatakan akan melakukan pengawasan ketat terhadap operasi tersebut. Mereka berencana mewawancarai langsung para komandan operasi dan meninjau rekaman audio maupun video dari misi yang dipermasalahkan.

Komite menilai penting untuk memahami dasar hukum yang digunakan pemerintahan Trump, yang menyebut operasi ini sebagai konflik bersenjata non-internasional melawan kelompok narco-terrorist. Pemerintah AS beralasan tindakan itu dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri terhadap penyelundupan narkoba.

Namun sejumlah legislator menilai klaim tersebut lemah dan berpotensi menabrak hukum perang. Mereka menyoroti skala korban tewas yang semakin meningkat akibat operasi tersebut, terutama di wilayah perairan Venezuela dan Kolombia.

Meski begitu, sejumlah pejabat dari Partai Republik justru membela operasi itu dan menyebutnya penting untuk menghentikan aliran narkoba ke AS.

3. Ketegangan dengan Venezuela memuncak di tengah tuduhan baru

Pemerintah Venezuela mengecam keras serangan AS dan menyebutnya sebagai upaya memprovokasi konflik. Majelis Nasional negara itu membuka investigasi resmi dan menuduh AS melanggar kedaulatan negara tetangga.

Jaksa Agung Venezuela, Tarek William Saab menuturkan, tindakan AS dilatarbelakangi iri dan ambisi terhadap sumber daya alam Venezuela. Ia menyerukan dialog langsung antara Caracas dan Washington untuk meredakan situasi yang makin panas sejak tahun lalu.

Ketegangan makin meningkat setelah Trump mengonfirmasi dirinya sempat berbicara lewat telepon dengan Presiden Nicolás Maduro, menawarkan opsi untuk meninggalkan Venezuela bersama keluarganya. Namun menurut laporan media, Maduro menolak syarat-syarat yang diajukan Trump.

AS telah lama menuduh Maduro dan pejabat tinggi Venezuela terlibat dalam jaringan kartel ‘Cartel of the Suns’, tuduhan yang dibantah keras oleh Caracas.