AS Kecam Penambahan 3 Tahun Hukuman Aung San Suu Kyi

Blinken mengutuk keras penambahan hukuman tersebut. Selain itu, ia juga meminta agar junta militer Myanmar bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di negara tersebut.

“Kami mengutuk keras hukuman tak adil dari rezim militer terhadap Aung San Suu Kyi yaitu penambahan tiga tahun penjara termasuk kerja paksa,” kata Blinken, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (3/9/2022).

“Kita harus bekerja sama untuk meminta pertanggungjawaban rezim atas meningkatnya kekerasan dan penindasan terhadap para pemimpin yang terpilih secara demokratis di Myanmar,” lanjut dia.

Usai sidang terakhir kemarin, total hukuman yang diterima Suu Kyi mencapai dua dekade.

AS dan sejumlah negara lainnya telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap junta militer sejak kudeta, namun tak banyak membantu.

AS sempat ingin memberikan sanksi terhadap Myanmar terkait industri minyak dan gas usai Myanmar mengeksekusi empat aktivisnya bulan lalu. Namun rencana ini dicegah oleh Thailand yang selama ini mengimpor dari Myanmar.

Suu Kyi dinilai telah melakukan penipuan dalam pemilihan umum November 2020 lalu, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Dalam pemilu tersebut,  partai yang dibentuk junta militer tak terima dengan hasil kekalahan. 

Sumber yang menolak disebutkan namanya mengatakan, tidak jelas apa yang akan terjadi terhadap Suu Kyi saat hukuman kerja paksa diberlakukan. Selain Suu Kyi, ada tokoh Myanmar lainnya, yaitu Win Myint yang mendapatkan hukuman yang sama.

Militer merebut kekuasaan pada Februari 2021 untuk menghentikan partai Suu Kyi. Junta militer juga membentuk pemerintahan baru setelah kudeta, walau tuduhan terhadap NLD itu tidak diselidiki dengan benar.