AS Larang Pemakaian AI DeepSeek di Semua Lembaga Sipil Pemerintah

21 Oct 2026, 13:06 WIB3 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

AS Larang Pemakaian AI DeepSeek di Semua Lembaga Sipil Pemerintah

Ilustrasi tampilan DeepSeek (unsplash.com/Solen Feyissa)

Intinya Sih

DHS memerintahkan seluruh lembaga sipil federal AS menghapus DeepSeek dan layanan terkait, serta melarang pembelian produk baru maupun turunannya melalui aturan pengadaan pemerintah.
Larangan diberlakukan karena kekhawatiran data sensitif, kode, dan dokumen dinas dapat dikirim ke luar negeri atau diakses pihak asing melalui celah sistem DeepSeek.
Kebijakan ini memperluas pembatasan teknologi China di AS; mitra teknologi pemerintah wajib menyingkirkan komponen DeepSeek agar tetap memenuhi syarat kontrak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) resmi memerintahkan seluruh lembaga sipil federal untuk menghapus kecerdasan buatan (AI) asal China, DeepSeek, beserta seluruh layanan terkait. Instruksi yang tercatat dalam lembaran negara resmi pada Senin (19/10/2026) ini juga melarang pembelian produk baru maupun peranti turunan dari sistem tersebut.

Langkah tegas ini diambil guna menutup celah kelemahan digital dan mencegah risiko keamanan nasional pada rantai pasok perangkat lunak pemerintah. Melalui kebijakan tersebut, seluruh instansi sipil diminta memastikan bahwa sistem informasi yang mereka gunakan bebas dari potensi ancaman keamanan asing.

1. Perintah penghapusan program DeepSeek dari instansi sipil pemerintah

Instruksi DHS mewajibkan instansi sipil pemerintah untuk segera memeriksa dan menghapus aplikasi DeepSeek mandiri maupun produk komersial buatan Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. Aturan dengan nomor dokumen 2026-21447 ini berlandaskan Undang-Undang Keamanan Rantai Pasok Pengadaan Federal 2018 setelah melalui peninjauan oleh dewan pengadaan pemerintah.

Kebijakan ini berlaku bagi sistem teknologi informasi sipil, tetapi mengecualikan sistem keamanan nasional dan intelijen khusus. Langkah ini secara otomatis mencoret nama DeepSeek dari daftar rekanan resmi serta pasar pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

"Perintah ini mewajibkan instansi sipil untuk menghapus produk DeepSeek yang terpasang, sekaligus menutup peluang kerja sama pengadaan teknologi maupun aplikasi buatannya di masa mendatang," demikian ketetapan resmi dari badan rantai pasok pemerintah AS.

2. Potensi risiko kebocoran data rahasia ke pihak luar

DHS memperingatkan bahwa sistem DeepSeek memiliki sejumlah celah yang dapat mengancam keamanan siber instansi pemerintah. Kekhawatiran utama muncul dari potensi pengiriman data ke luar negeri apabila pegawai pemerintah mengunggah perintah teks, kode pemrograman, atau dokumen dinas ke sistem tersebut.

Tanpa adanya pemisahan data yang ketat, aturan di negara asal pengembang dikhawatirkan membuka peluang bagi pihak berwenang asing untuk mengakses informasi penting tersebut.

"Penggunaan sistem ini menimbulkan ancaman nyata dan berisiko memicu kebocoran data sensitif jika dipakai oleh pegawai pemerintah maupun perusahaan rekanan," tegas pernyataan resmi DHS, dilansir The Times of India.

Selain risiko kelemahan teknis, pola penggunaan sistem oleh dinas negara juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data penting mengenai warga dan lembaga AS. Sebagai langkah pencegahan awal, seluruh lembaga pemerintah federal kini diwajibkan memperketat pengawasan terhadap arus data di jaringan internet umum mereka.

3. Perluasan larangan teknologi buatan China di Amerika Serikat

Instruksi DHS ini memperluas pembatasan yang sebelumnya telah diterapkan oleh Angkatan Laut serta Departemen Perdagangan AS. Pemerintah di sejumlah negara bagian, seperti New York, Tennessee, dan Virginia, bahkan sudah lebih dahulu memutus akses ke layanan kecerdasan buatan tersebut.

Kebijakan ini mempertegas langkah pemerintah AS dalam memperketat pengawasan terhadap vendor teknologi asal China, melengkapi larangan impor pesawat tanpa awak (drone), perangkat perute (router) komersial, serta rencana pembatasan sertifikasi laboratorium pengujian perangkat elektronik.

Hingga saat ini, pihak Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan pernyataan resmi. Menyikapi regulasi baru ini, para perusahaan mitra penyedia teknologi diwajibkan segera merombak susunan perangkat lunak mereka dan menyingkirkan komponen berbasis DeepSeek agar tetap memenuhi syarat kontrak kerja sama dengan pemerintah.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.