DeepSeek Kena Blokir Lagi, Kini di Departemen Perdagangan AS
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Amerika Serikat (AS) semakin memperketat larangan terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) DeepSeek di lembaga negara. Departemen Perdagangan AS (DOC) kini resmi melarang stafnya mengakses aplikasi, situs web, atau perangkat lunak terkait DeepSeek di perangkat yang disediakan pemerintah. Langkah ini mengikuti keputusan Angkatan Laut AS yang lebih dulu melarang penggunaan AI asal China tersebut.
Larangan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran soal privasi data. Model AI seperti DeepSeek mengumpulkan informasi dalam jumlah masif, termasuk data pribadi dari internet. Sejumlah negara, termasuk Italia, bahkan telah lebih dulu memblokir DeepSeek karena alasan serupa.
1. Departemen perdagangan AS ikut melarang DeepSeek
Departemen Perdagangan AS mengumumkan kebijakan ini melalui surat elektronik kepada seluruh pegawai.
“Untuk membantu menjaga keamanan sistem informasi Departemen Perdagangan, akses terhadap AI DeepSeek asal Tiongkok dilarang secara luas di semua perangkat pemerintah (GFE),” demikian isi surat tersebut, dikutip dari Tech Radar.
Tak hanya itu, pegawai juga dilarang mengunduh, melihat, atau mengakses aplikasi serta situs web yang terkait dengan DeepSeek. Kebijakan ini menandakan meningkatnya kewaspadaan AS terhadap potensi ancaman yang ditimbulkan AI tersebut.
Sebelumnya, Angkatan Laut AS sudah lebih dulu mengeluarkan larangan serupa. Mereka meminta stafnya menghindari DeepSeek dalam bentuk apa pun karena adanya “potensi risiko keamanan dan masalah etika” terkait dengan asal-usul serta penggunaan AI ini.
2. Kekhawatiran soal privasi data meningkat
Pemerintah AS menilai DeepSeek berisiko terhadap keamanan nasional. Model AI ini mengumpulkan data dalam skala besar, dan pengguna yang tak menyadari mekanismenya bisa saja membagikan informasi sensitif tanpa disengaja.
Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Italia sebelumnya memblokir DeepSeek setelah menemukan bahwa informasi yang diberikan kepada regulator “sama sekali tidak memadai” dalam menjamin perlindungan data.
Di AS sendiri, pemerintah terus mengambil langkah tegas. Pada Februari 2025, Kongres memperkenalkan rancangan undang-undang bipartisan untuk melarang DeepSeek di semua perangkat pemerintah federal.
“Partai Komunis Tiongkok (CCP) telah dengan jelas menunjukkan bahwa mereka akan memanfaatkan segala alat yang ada untuk merusak keamanan nasional kita, menyebarkan disinformasi berbahaya, dan mengumpulkan data tentang warga AS,” ujar Anggota Kongres Josh Gottheimer.
3. Dukungan legislasi untuk pembatasan DeepSeek
Selain larangan di tingkat departemen, tekanan politik untuk membatasi DeepSeek semakin menguat. Komite Tetap Intelijen DPR AS telah mengajukan legislasi guna memperketat penggunaannya di seluruh pemerintahan AS.
Josh Gottheimer dan Darin LaHood, dua anggota DPR AS, juga mendesak para gubernur negara bagian untuk mengikuti langkah ini. Mereka mengatakan bahwa penggunaan DeepSeek bisa secara tidak sadar membuat pengguna membagikan informasi yang sangat berharga bagi Tiongkok.
“Dengan menggunakan DeepSeek, pengguna secara tidak sadar membagikan informasi sensitif dan hak milik dengan Partai Komunis Tiongkok—seperti kontrak, dokumen, dan catatan keuangan. Jika jatuh ke tangan yang salah, data ini menjadi aset yang sangat berharga bagi PKT, yang dikenal sebagai musuh asing,” tulis keduanya dalam surat kepada para gubernur, dikutip dari SC Media.
Sejauh ini, beberapa negara bagian seperti New York, Texas, dan Virginia telah lebih dulu melarang penggunaan DeepSeek dalam sistem pemerintahan mereka. Dengan semakin banyaknya pihak yang menerapkan pembatasan ini, tekanan terhadap perusahaan di balik DeepSeek diperkirakan akan semakin besar dalam waktu dekat.
