AS-Panama Sepakati Kerja Sama Atasi Migrasi Ilegal

03 Jul 2024, 17:20 WIB

Leo Manik

José Raúl Mulino (twitter.com/José Raúl Mulino)

Intinya sih...

José Raúl Mulino dilantik sebagai presiden baru Panama, berjanji untuk menghentikan arus migrasi ilegal melalui Celah Darien.
Amerika Serikat dan Panama menandatangani perjanjian kerja sama untuk mengatasi masalah migrasi ilegal, AS akan membiayai pemulangan migran yang masuk secara ilegal ke Panama.
Celah Darien telah menjadi jalur migrasi bagi ribuan orang dari seluruh belahan bumi selatan dan sekitarnya yang berusaha mencapai AS, Mulino berjanji untuk menutup jalur migrasi ini.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - José Raúl Mulino resmi dilantik sebagai presiden baru Panama pada Senin (1/7/2024). Dalam pidato pelantikannya, Mulino berjanji untuk menghentikan arus migrasi ilegal melalui Celah Darien, kawasan hutan lebat yang menghubungkan Panama dan Kolombia.

Bersamaan dengan pelantikan tersebut, Amerika Serikat (AS) dan Panama menandatangani perjanjian kerja sama untuk mengatasi masalah migrasi ilegal. Perjanjian ini muncul setelah lebih dari setengah juta orang tercatat melintasi Celah Darien sepanjang tahun lalu, dengan lebih dari 190.000 orang telah menyeberang sejauh ini pada tahun 2024.

"Saya tidak akan mengizinkan Panama menjadi jalur terbuka bagi ribuan orang yang masuk secara ilegal, didukung oleh organisasi internasional terkait perdagangan narkoba dan manusia," tegas Mulino dalam pidato pelantikannya.

1. AS berikan bantuan pemulangan migran

Perjanjian kerja sama AS-Panama ditandatangani oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Alejandro Mayorkas dan Menteri Luar Negeri Panama, Javier Martínez-Acha. Dalam perjanjian tersebut, AS berkomitmen untuk membiayai pemulangan migran yang masuk secara ilegal ke Panama melalui Celah Darien.

Dilansir dari Associated Press, AS akan membayar tiket pesawat komersial bagi migran yang akan dipulangkan ke negara asal mereka. Selain itu, AS juga akan membantu Panama melatih personel dan membangun keahlian untuk menentukan migran mana yang dapat dipulangkan dari negara tersebut.

Seorang pejabat senior administrasi AS secara anonim menyatakan bahwa program tersebut akan sepenuhnya berada di bawah kendali Panama dan selaras dengan undang-undang imigrasi negara tersebut.

2. Celah Darien jadi jalur utama migrasi ilegal

Celah Darien telah menjadi semacam jalan raya bagi migran dari seluruh belahan bumi selatan dan sekitarnya yang berusaha mencapai AS. Sebagian besar migran berasal dari Venezuela, Ekuador, Kolombia, dan China.

Mulino berjanji untuk menutup jalur migrasi melalui perbatasan yang sebagian besar tidak memiliki hukum ini. Kebijakan ini merupakan perubahan besar dari administrasi sebelumnya yang berusaha membantu migran melintasi negara dengan cepat dan teratur.

"Saya memahami bahwa ada alasan mendalam untuk migrasi, tetapi setiap negara harus menyelesaikan masalahnya sendiri," tambah Mulino dalam pidatonya.

3. Migran dikhawatirkan mencari jalur yang lebih berisiko

Penguatan upaya penegakan hukum di Panama berpotensi mengurangi jumlah migran yang mencapai perbatasan AS, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, hal ini juga bisa memaksa migran untuk mengambil jalur yang lebih berisiko dan menjadi berkah bagi penyelundup.

"Sebagai isu kunci dalam agendanya, Mulino telah berjanji untuk mengakhiri imigrasi tidak teratur melalui Celah Darien. Namun, tidak akan mudah untuk melaksanakan kebijakan ini, kelompok dan kepentingan tertentu mungkin akan menentangnya," ujar Michael Shifter, profesor di Georgetown University.

Selain mengatasi masalah migrasi, Mulino juga harus mengelola Terusan Panama, salah satu rute perdagangan penting dunia. Ia juga berjanji akan meluncurkan program yang ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja pemuda dan membangun kembali infrastruktur jalan negara.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.