Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi kapal. (unsplash.com/Brian Aitkenhead)
ilustrasi kapal. (unsplash.com/Brian Aitkenhead)

Intinya sih...

  • Trump berencana meluncurkan operasi darat untuk menghentikan peredaran narkoba di Karibia.

  • Venezuela dan Rusia mengutuk serangan AS di Karibia sebagai tindakan provokasi dan ancaman terhadap keamanan negara.

  • Kritikus menilai serangan AS ilegal karena melanggar proses hukum yang berlaku, termasuk hak perang dan hak membela diri.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan serangan militer terbaru terhadap kapal di lepas pantai Venezuela pada Sabtu malam (4/10/2025). Serangan ini diklaim menargetkan kapal pembawa narkoba, sebagai bagian dari operasi anti-kartel.

Trump memuji keberhasilan operasi Angkatan Laut AS ini dalam menghentikan pengiriman narkoba menuju negaranya. Namun, tidak jelas apakah serangan terbaru ini sama dengan yang diumumkan oleh Pentagon pada Jumat yang menewaskan empat orang. Hingga kini, AS telah melakukan setidaknya empat hingga lima serangan dengan total 21 korban tewas.

“Kami menghentikan peredaran narkoba pada tingkat yang belum pernah dicapai siapa pun,” ujar Trump, dilansir France 24 pada Minggu (5/10/2025).

1. Trump berencana meluncurkan operasi darat

Trump mengklaim operasi AS sangat sukses sehingga tidak ada kapal yang tersisa di perairan Karibia tersebut. Ia bahkan bercanda bahwa kapal nelayan pun enggan melaut di wilayah tersebut karena takut menjadi sasaran.

"Mereka tidak lagi masuk melalui laut, jadi sekarang kami harus mulai fokus ke jalur darat, karena mereka akan terpaksa melalui darat. Saya peringatkan, mereka juga akan gagal melewati jalur darat," tutur Trump.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth merilis video yang memperlihatkan sebuah speedboat terbuka diselimuti asap dan api setelah serangan itu. Hegseth mengklaim kapal tersebut telah dikonfirmasi mengangkut narkotika dalam jumlah besar dan orang-orang di dalamnya adalah teroris kartel. Namun, ia tidak merinci jenis atau jumlah narkoba yang ditemukan.

Hegseth menegaskan bahwa pihaknya memiliki otoritas penuh untuk melakukan serangan militer di Karibia. Ia berjanji operasi tersebut akan berlanjut sampai AS menganggap ancaman narkoba terhadap rakyatnya telah berakhir.

2. Venezuela dan Rusia kecam operasi AS di Karibia

Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. (Kremlin.ru, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons)

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengecam agresi yang dilancarkan AS tersebut setelah pengumuman Trump. Maduro menegaskan negaranya siap untuk menghadapi skenario apa pun dan telah mendapat dukungan diplomatik.

Maduro sebelumnya mengancam akan mengumumkan keadaan darurat nasional untuk menanggapi serangan AS. Senada dengan Maduro, Menteri Pertahanan Venezuela, Jenderal Vladimir Padrino, menyebut serangan AS itu sebagai tindakan provokasi.

"Tindakan AS ini merupakan kebiadaban, provokasi, dan ancaman terhadap keamanan negara kami," ujar Padrino, dilansir Al Jazeera.

Sementara itu, pemerintah Rusia turut mengutuk serangan AS tersebut dan memperingatkan risiko eskalasi ketegangan di Karibia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan dukungan dan solidaritas penuh kepada Caracas saat berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil.

3. Kritikus menilai serangan AS ilegal

Presiden AS, Donald Trump. ( The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

Pemerintah AS menjustifikasi serangannya dengan mengklasifikasikan anggota kartel narkoba sebagai kombatan tidak sah. AS mengklaim operasi ini telah sesuai dengan ketentuan Konstitusi, hak perang, dan hak membela diri.

Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk serangan mematikan yang dilakukan AS di perairan internasional tersebut. PBB menegaskan AS tidak boleh membunuh terduga pengedar narkoba tanpa proses hukum, dilansir The Guardian.

Kalangan Demokrat dan pengamat di AS juga mempertanyakan dasar hukum penggunaan kekuatan mematikan ini. Mereka juga berpendapat serangan terhadap tersangka kriminal di perairan internasional melanggar proses hukum yang berlaku.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team