Aturan Baru, Pria 18 Hingga 25 Tahun di AS Otomatis Masuk Wamil

Persetujuan sistem ini diberikan Kongres pada Desember 2025 sebagai bagian dari National Defense Authorization Act untuk tahun fiskal 2026. Regulasi tersebut kemudian ditandatangani oleh Presiden Donald Trump.

Amandemen terhadap Military Selective Service Act dijadwalkan mulai berlaku satu tahun setelah pengesahan, dengan penerapan penuh ditargetkan paling cepat Desember 2026. SSS telah mengajukan aturan ini ke Office of Information and Regulatory Affairs pada 30 Maret 2026, dengan target implementasi di akhir tahun.

Ketentuan ini diusulkan oleh Perwakilan Demokrat dari Pennsylvania, Chrissy Houlahan, yang menyoroti dampaknya terhadap efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa alokasi dana bisa dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih prioritas.

“Pada dasarnya itu berarti uang, untuk kesiapan dan untuk mobilisasi. Daripada untuk pendidikan dan kampanye iklan yang bertujuan untuk mendaftarkan orang,” katanya, menurut laporan BBC yang mengutip Military Times.

Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat jutaan dolar AS setiap tahun yang sebelumnya digunakan untuk kampanye pengingat dan iklan bagi pria usia 18–25 tahun. Sejumlah negara bagian memang telah menerapkan pendaftaran otomatis saat penerbitan surat izin mengemudi (SIM), namun tingkat kepatuhan nasional pada 2024 baru mencapai 81 persen berdasarkan data pemerintah.

Saat ini, hampir seluruh pria warga negara AS berusia 18–25 tahun wajib mendaftar secara daring dengan mencantumkan identitas seperti nama, alamat, tanggal lahir, serta nomor Jaminan Sosial. Pengecualian berlaku bagi mereka yang bertugas aktif penuh waktu di militer sejak usia 18–26 tahun, serta individu yang menjalani perawatan di rumah sakit atau berada di penjara dalam periode tersebut.

Ketentuan dalam Military Selective Service Act hanya mewajibkan pria untuk mendaftar. Perempuan tidak termasuk dalam kewajiban tersebut, tetapi tetap dapat bergabung secara sukarela ke dinas militer aktif, termasuk pada posisi tempur.

Tidak melakukan pendaftaran tergolong pelanggaran federal yang dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun. Meski demikian, penerapan hukuman penjara hampir tak pernah dilakukan dalam praktiknya, tetapi pelanggaran bisa berdampak pada hilangnya akses bantuan pendidikan federal, peluang kerja di instansi pemerintah, hingga penolakan kewarganegaraan bagi imigran.

Isu wajib militer kembali menjadi sorotan seiring konflik terbaru dan gencatan senjata di Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyampaikan bahwa opsi tersebut masih terbuka dalam kebijakan pemerintah.

“Ini bukan bagian dari rencana saat ini sekarang, tetapi presiden, sekali lagi, dengan bijaksana mempertahankan pilihan-pilihannya di meja. Tak ada prioritas atau tanggung jawab yang lebih besar bagi presiden ini daripada, tentu saja, melindungi rakyat Amerika dan melindungi pasukan kami,” katanya, dikutip BBC.

Untuk menerapkan wajib militer secara penuh, diperlukan langkah lanjutan dari Kongres guna mengubah Military Selective Service Act. Jika diberlakukan, SSS akan menentukan urutan pemanggilan melalui undian berdasarkan tanggal lahir dan nomor registrasi, dan tidak semua pria terdaftar akan dipanggil bertugas.

Amerika Serikat terakhir kali memberlakukan wajib militer pada 1973 setelah menghadapi penolakan luas dari publik selama Perang Vietnam. Dalam periode tersebut, sekitar 1,8 juta warga Amerika direkrut untuk bertugas.

Setelah itu, negara tersebut beralih sepenuhnya ke sistem militer sukarela. Kewajiban pendaftaran kembali diaktifkan oleh Presiden Jimmy Carter pada Juli 1980 melalui Presidential Proclamation 4771, dan pada periode 1948–1973 sistem wajib militer pernah berjalan baik dalam kondisi damai maupun konflik, dilansir USA Today.