Australia Tolak Permintaan OpenAI soal Pelonggaran Hak Cipta AI

23 Sep 2026, 13:56 WIB2 min read

Sanggar Sukma Sijati

News

Channel

Add Us on Google

Australia Tolak Permintaan OpenAI soal Pelonggaran Hak Cipta AI

Bendera Australia (unsplash.com/Amber Weir)

Intinya Sih

OpenAI dan Anthropic meminta Australia melonggarkan aturan hak cipta untuk pelatihan AI, menawarkan perizinan bersyarat serta dukungan bagi industri budaya lokal.
Pemerintah Australia menolak pengecualian komersial dan tetap mewajibkan perusahaan AI memperoleh lisensi dari pemegang hak cipta demi melindungi kreator lokal.
Seniman mendukung kebijakan ketat tersebut, sementara parlemen masih mengkaji masukan industri budaya dan teknologi sebelum menerbitkan rekomendasi resmi pada November.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Dua perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI), OpenAI dan Anthropic, mendesak pemerintah Australia melonggarkan aturan hak cipta pada Selasa (22/9/2026). Keduanya meminta izin menggunakan karya kreatif lokal untuk melatih sistem AI dengan menawarkan skema yang dinilai dapat melindungi hak cipta tanpa menghambat investasi asing.

Desakan tersebut muncul ketika Australia tengah menyusun kerangka kebijakan tata kelola digital yang akan berlaku pada 2027. Di tengah persaingan global untuk menarik investasi teknologi, pemerintah Australia tetap mempertahankan aturan yang mewajibkan perusahaan memperoleh izin untuk menggunakan karya berhak cipta.

1. Pengembang AI tawarkan izin bersyarat demi investasi

OpenAI mengusulkan aturan yang menyeimbangkan penggunaan data publik dengan perlindungan bagi pemegang hak cipta. Sementara itu, Anthropic merekomendasikan skema perizinan bersyarat dan menyatakan kesediaannya mendanai industri budaya lokal jika penggunaan karya untuk melatih sistem AI diizinkan.

Pelaku industri teknologi mendorong perubahan aturan tersebut karena berkaitan dengan investasi infrastruktur digital berskala besar. OpenAI disebut telah menjalin kontrak komputasi di Sydney, sementara Anthropic berinvestasi dalam proyek pusat data di Queensland.

"Kita tertinggal dalam urusan hak cipta. Memperbaiki aturan ini bisa membuka jalan bagi miliaran dolar investasi asing ke Australia," ujar pendiri Atlassian, Scott Farquhar.

2. Pemerintah tolak pengecualian lisensi bagi korporasi asing

Pemerintah Australia menolak memberikan pengecualian penggunaan data komersial dalam aturan hak cipta. Perusahaan yang ingin menggunakan karya berhak cipta untuk melatih sistem AI harus memperoleh lisensi dari pemegang hak.

Meski pengembang mengeluhkan sulitnya mencapai kesepakatan dengan pemilik karya secara individual, pemerintah tetap mewajibkan mereka mematuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan industri kreatif dalam negeri.

"Para penulis, musisi, seniman, dan jurnalis harus tetap memegang kendali penuh serta kepemilikan atas karya cipta mereka," kata Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese.

3. Seniman dukung perlindungan ketat terhadap hak cipta

Kalangan seniman dan pekerja kreatif mendukung sikap pemerintah yang menolak permintaan pengembang AI. Mereka menentang penggunaan karya seni sebagai bahan pelatihan komersial tanpa izin dan kompensasi yang adil.

Perdebatan tersebut mencerminkan tantangan global dalam menyeimbangkan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan perkembangan ekonomi digital. Parlemen federal Australia masih mengkaji masukan dari industri budaya dan teknologi sebelum merilis rekomendasi resmi pada November mendatang.

"Perusahaan kecerdasan buatan yang ingin melatih modelnya menggunakan materi berhak cipta harus membayar, sama seperti pihak lainnya," tegas Senator Australia, Sarah Hanson-Young, dilansir The Next Web.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.