Polisi Terlibat dalam Pelanggaran HAM di Kerusuhan Delhi
Kerusuhan di Delhi, India. Sumber: Parveen Negi, EPS.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Delhi, IDN Times - Lembaga Amnesti Internasional menuduh bahwa kepolisian di India turun tangan dan melakukan pelanggaran HAM serius dalam kerusuhan di Delhi yang berlangsung pada Februari lalu. Kepolisian dituduh menganiaya pengunjuk rasa Muslim, menyiksa aktivis Muslim, dan berpartisipasi dalam kerusuhan. Amnesti Internasional melaporkan bahwa lebih dari 40 orang tewas akibat kerusuhan antara kaum Hindu dengan kaum Muslim di India.
Stasiun berita BBC telah mencoba menghubungi kepolisian setempat untuk menanggapi isu ini. Hingga saat ini, kepolisian di Delhi menolak untuk memberikan tanggapan. Walaupun begitu, mereka menyampaikan bahwa akan melihat rekaman viral di sosial media yang menunjukkan penyiksaan yang dilakukan polisi. Amnesti Internasional meragukan hal ini dan mempertanyakan bagaimana kepolisian dapat dipercaya untuk menyelidiki kasus ini sebab investigasi berarti melawan sesama polisi.
1. UU Kewarganegaraan 2019 menjadi sumber permasalahan
Pengunjuk rasa mengikuti aksi di depan Kedubes India, Jakarta, Jumat (6/3/2020). Ratusan umat muslim dari berbagai organisasi kemasyarakatan melakukan aksi sebagai bentuk solidaritas bagi umat muslim India terkait konflik di negara tersebut. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.Pada 11 Desember 2019 lalu, sebuah UU pembaruan yang mengatur kewarganegaraan di India diresmikan. UU kewarganegaraan yang lama menyebutkan bahwa imigran ilegal dan orang asing yang memasuki India tanpa dokumen resmi atau melebihi tenggak waktu yang telah ditentukan dapat dideportasi maupun dipenjara. Setelah diperbaharui, parlemen India memberikan pengecualian bagi imigran beragama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen. Imigran pemeluk keenam agama tersebut diperbolehkan untuk masuk ke India dengan syarat dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar berasal dari Pakistan, Afganistan, dan Bangladesh. Dengan bekerja selama 6 tahun di India, mereka dapat melakukan naturalisasi dan menjadi wagra lokal.
Pengesahan UU ini menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Pihak oposisi mengatakan bahwa UU kewarganegaraan yang baru sangatlah eksklusif dan melanggar konstitusi India. Menurut Guatam Bhatia, seorang pengacara di Delhi, UU ini secara terang-terangan membagi imigran ke dalam kelompok Muslim dan non-Muslim dan mengimplementasikan tindak diskriminasi ke dalam hukum negara. Bagi Bhatia, keputusan ini bertentangan dengan etos konstitusional sekuler yang telah lama berdiri.
Menanggapi kontroversi ini, Ram Madhav, anggota Partai BJP yang merupakan partai pemimpin di parlemen mengatakan bahwa tidak ada negara manapun yang menerima imigran ilegal. "Bagi semua yang memberikan komplain, UU kewarganegaraan India sudah resmi. Naturalisasi merupakan opsi bagi orang-orang yang secara legal mengklaim kewarganegaraan India. Imigran ilegal hanyalah penyusup", ucap Madhav seperti yang diberitkan BBC.
2. Ultimatum Kapil Mishra picu kerusuhan
Kapil Mishra, pemimpin Partai BJP yang memberikan ultimatum kepada polisi untuk membersihkan jalan dari pengunjuk rasa yang meurpakan Muslim India. Instagram.com/Kapilmishra_ind.Editor’s picks
Berbagai pihak tidak terima dengan UU baru ini dan turun ke jalan untuk melakukan protes. Pada 23 Februari 2020 lalu, pemimpin Partai BJP, Kapil Mishra, meminta polisi untuk membersihkan jalanan dari para pengunjuk rasa Muslim. Mishra mengancam akan turun ke jalan bersama dengan suporternya untuk melakukan hal tersebut jika polisi gagal. Kerusuhan dimulai ketika ultimatum tersebut dikeluarkan.
Orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan ini mengenakan pelindung kepala sembari membawa batu, tongkat, pedang, pistol, dan bendera nasionalisme Hindu. Tidak lama setelah itu, mereka memasuki kawasan masyarakat Muslim tinggal dan menyerang rumah maupun toko disana selama 3 hari lamanya. Polisi berada di lokasi kejadian namun tidak melakukan apapun dan tidak melarang kekerasan terhadap masyarakat Muslim disana.
Sejumlah stasiun berita di India melaporkan bahwa kepolisian Delhi telah melakukan investigasi terhadap orang yang bertanggung jawab di balik kerusuhan ini. Walaupun begitu, belum ada investigasi terhadap pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh polisi. Delhi Minorities Commission turut menyuarakan isu ini dan mengatakan bahwa polisi memperbolehkan massa untuk menargetkan rumah dan toko masyarakat Muslim pada kerusuhan beberapa waktu lalu.
3. Penerbit buku di India luncurkan buku konspirasi mengenai kerusuhan di Delhi
Cover buku Delhi Riots 2020: The Untold Story. Twitter.com/advmonikaarora.Di lain sisi, buku berjudul Delhi Riot 2020: The Untold Story menjadi sorotan masyarakat. Buku ini menceritakan kisah dibalik kerusuhan baru-baru ini. Di dalamnya, buku ini mengklaim bahwa kerusuhan dipicu oleh Muslim jihadis dan aktivis sayap kiri. Klaim ini bertentangan dengan laporan Amnesti Internasional dan Delhi Minorities Commision yang mengatakan bahwa kaum Muslim lah yang menjadi korban dalam kerusuhan.
Delhi Riot 2020: The Untold Story menuai kontroversi sebab peluncuran buku ini turut mengundang Bhupendra Yadav selaku sekretaris umum BJP beserta Mishra sebagai tamu kehormatan. Mishra sendiri dituduh sebagai inisiator kerusuhan yang menewaskan lebih dari 50 orang. Berbagai pihak mengecam pemilihan Mishra sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut.
Bloomsbury India selaku penerbit awal buku tersebut segera mengeluarkan pernyataan dan memutuskan untuk tidak menerbitkan buku. "Bloomsbury India sangat menghormati kebebasan berpendapat dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat", sebut lembaga penerbitan tersebut.
Penerbitan Garuda Prakashan segera menggantikan posisi Bloomsbury sebagai penerbit buku. Kontroversi ini terbukti menguntungkan pihak penerbitan. Pada Senin (24/08) lalu, Garuda Prakashan mengaku telah menerima lebih dari 15.000 pemesanan buku dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.
Baca Juga: Penembakan Jacob Blake Picu Kerusuhan, AS Umumkan Status Darurat!
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
