Pompeo Berkunjung, Sudan Minta Dihapus dari Daftar Negara Teroris
Pertemuan Sekretaris AS Mike Pompeo (kiri) dengan PM Sudan Abdalla Hamdok (kanan) untuk membicarakan hubungan Sudan dengan Israel. Twitter.com/SecPompeo.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Khartoum, IDN Times - AS telah memasukkan Sudan ke dalam daftar negara teroris terhitung sejak tahun 1993 karena pemerintahan presiden terakhir Sudan, Omar al-Bashir menyalurkan dana ke kelompok teroris. Hingga saat ini, Sudan bersama dengan Korea Utara, Iran, dan Syria masih masuk ke dalam daftar tersebut. Titel negara teroris membuat Sudan dijatuhi sanksi ekonomi seperti tidak dapat masuk ke dalam pasar keuangan, tidak mendapatkan bantuan finansial dari lembaga internasional, dan membatasi masuknya investasi asing.
Pada Selasa (25/08) kemarin, Michael Pompeo selaku Sekretaris AS menjadi pejabat pertama yang menginjakkan kaki kembali di Sudan sejak tahun 2005. Kunjungannya ke Sudan merupakan bagian dari rangkaian perjalanan ke negara-negara di Timur Tengah yang dilaksanakan pada 23-28 Agustus ini.
Perjalanan Pompeo bertujuan untuk membantu memperbaiki hubungan negara-negara tersebut dengan Israel. Seperti yang diberitakan oleh VOA, Sudan memanfaatkan kunjungan ini dengan meminta AS untuk menghapus negaranya dari daftar negara teroris, mengingat Bashir telah digulingkan pada tahun 2019 dan Sudan berada dalam pemerintahan transisional hingga 2022 mendatang.
1. AS minta Sudan membayar kompensasi terhadap keluarga korban pengeboman tahun 1998 dan 2000
Kunjungan pertama pejabat AS ke Sudan sejak tahun 2005. Twitter.com/SecPompeo.Penerapan sanksi ekonomi membuat Sudan mengalami masa sulit. Berdasarkan laporan stasiun berita BBC, sebanyak 10 juta penduduk Sudan kekurangan makanan dan inflasi pada bulan Juni lalu mencapai lebih dari 130 persen. Keadaan diperburuk dengan adanya konflik internal, pergolakan politik, dan pandemi COVID-19. Krisis yang dialami negara ini membuat pemerintah ingin mengakhiri status negara teroris yang diberikan oleh AS agar dapat menggunakan mata uang AS untuk terjun ke pasar keuangan internasional dan mengakses pinjaman internasional.
Hubungan AS dengan Sudan sendiri mulai mencair ketika Bashir tidak lagi menjabat sebagai Presiden Sudan setelah 30 tahun menjadi diktator. Melalui pertemuan dengan Pompeo, AS menyetujui permintaan Sudan dengan syarat Sudan harus membayarkan kompensasi kepada keluarga 17 pelaut USS Cole yang meninggal akibat serangan bom al-Qaeda di pelabuhan Yemen tahun 2000 lalu.
Selain itu, Pompeo juga meminta Sudan untuk memberikan kompensasi terhadap korban pengeboman kedutaan besar AS di Kenya dan Tanzania oleh al-Qaeda pada tahun 1998. Pengeboman ini menewaskan lebih dari 244 orang dan melukai 4,000 orang. Pengadilan AS telah menyatakan bahwa Sudan memberikan dukungan aksi ini ketika Osama Bin Laden berada di negara tersebut pada tahun 1991 hingga 1996. Sudan menyetujui syarat ini pada bulan Februari lalu dan meminta AS untuk memberikan kekebalan hukum atas tuntutan hukum di masa depan terkait aksi terorisme di masa lalu. "Penghapusan status Sudan menjadi prioritas bilateral penting bagi kedua negara", ucap Pompeo.
2. Sejumlah masyarakat menolak permintaan AS
Editor’s picks
Abdalla Hamdok terpilih menjadi PM Sudan setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan dari jabatannya oleh rakyat dan militer. Twitter.com/SudanPMHamdok.Syarat yang diajukan oleh AS menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan, termasuk kelompok yang mungkin diuntungkan oleh kompensasi ini. Gavriel Mairone selaku pengacara yang merepresentasikan korban pengeboman kedutaan besar pada tahun 1998 menyuarakan ketidakadilan dari kompensasi ini. "Sudan dibutakan dengan AS yang memperbolehkan pemberian kompensasi hanya bagi warga Amerika", jelas Mairone. Hal ini menjadi tidak adil sebab korban dengan kewarganegaraan Kenya maupun Tanzania tidak mendapatkan apapun.
The Guardian melaporkan bahwa menteri, pihak oposisi, dan rakyat Sudan menyayangkan syarat yang dikeluarkan oleh AS. Menurut mereka, tidak adil bagi pemerintahan yang baru untuk menanggung beban pemerintahan Bashir. "Kami tidak menyukai Bashir dan menggulingkan pemerintahannya, namun sekarang kami harus membayar kesalahan Bashir", ucap aktivis Mohamed Babiker. Shamael el-Noor selaku salah satu pengunjuk rasa yang terlibat dalam penggulingan Bashir juga mengeluarkan pendapat yang sama dan mengatakan bahwa seharusnya AS langsung mengeluarkan Sudan dari daftar negara teroris setelah Bashir turun dari jabatannya.
3. AS berharap Sudan dapat membangun relasi dengan Israel
Pada kunjungan ini, PM Abdalla Hamdok meminta AS untuk menghapus Sudan dari daftar negara teroris. Twitter.com/SudanPMHamdok.Dalam kunjungannya, Pompeo berharap dapat menjembatani Sudan untuk memperbaiki hubungannya dengan Israel. Secara teknis, Israel saat ini masih berperang dan tidak memiliki hubungan diplomatis dengan negara tersebut. Pompeo beserta PM Israel Benjamin Netanyahu berharap negara-negara lain dapat bergabung dengan aliansi dan melawan musuh bersama mereka, Iran. Selain itu, kunjungan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk dukungan AS terhadap transisi demokrasi Sudan.
PM Sudan Abdalla Hamdok menanggapi harapan Pompeo dan Netanyahu pada Selasa (25/08) lalu dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki mandat untuk menormalkan hubungan dengan Israel.
Hal ini disebabkan karena ia saat ini Sudan masih dalam masa transisi setelah Bashir tidak lagi menjabat sebagai presiden akibat protes besar-besaran. Masa transisi ini berlangsung selama 39 bulan dan pemilihan presiden akan diselenggarakan pada tahun 2022 mendatang. Dilansir dari Al Jazeera, Hamdok mengatakan bahwa isu memperbaiki hubungan dengan Israel tidak seharusnya dikaitkan dengan penghapusan Sudan dari daftar negara teroris.
Baca Juga: Sudan Hapus Larangan Pindah Agama dan Konsumsi Alkohol bagi Non-Muslim
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
