Jakarta, IDN Times - Pengadilan Bangladesh, pada Kamis (17/10/2024), mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan puluhan orang lainnya. Mereka dituduh terlibat dalam pembunuhan massal selama protes.
Protes pada Juli hingga Agustus di Bangladesh dipimpin oleh gerakan mahasiswa yang menentang kebijakan pemetintah terhadap kuota pekerjaan sektor publik. Demonstrasi tersebut berubah menjadi kerusuhan mematikan yang menyebabkan ratusan orang tewas.
Jaksa dalam sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim Golam Mortuza Majumdar meminta perintah penangkapan untuk 50 orang, termasuk Hasina.
"Kami memohon kepada pengadilan bahwa jika para terdakwa, yang sangat berpengaruh, tidak ditangkap, maka penyelidikan tidak mungkin dilakukan," kata kepala jaksa Mohammad Tajul Islam, dikutip dari Reuters.
Islam mengatakan pengadilan telah mengabulkan permohonan dan memerintahkan penangkapan terhadap Hasina. Pengadilan juga memerintahkan agar dia ditangkap dan dibawa ke pengadilan paling lambat pada 18 November.
Saat ini, ada lebih dari 60 pengaduan telah diajukan terhadap Hasina dan para pemimpin lain dari partai Liga Awami, dengan tuduhan penghilangan paksa, pembunuhan, dan pembunuhan massal.
Putra Hasina, Sajeeb Wazed, pada Agustus, mengatakan ibunya siap untuk diadili di Bangladesh. Ia yakin ibunya tidak melakukan kesalahan apa pun.
Hasina saat ini berada di India. Ia meninggalkan negaranya pada 5 Agustus usai protes berlangsung selama berminggu-minggu. Adapun pemimpin Bangladesh sekarang adalah peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus.
Belum ada laporan apakah India akan menanggapi permintaan dari Bangladesh untuk mengekstradisi Hasina berdasarkan perjanjian bersama. Islam sempat mengatakan bahwa mereka akan meminta bantuan dari Interpol jika perlu untuk mendapatkan kembali Hasina.
Menteri Luar Negeri, Mohammad Touhid Hossain, mengatakan semua upaya akan dilakukan untuk membawa kembali Hasina dari India dalam jangka waktu satu bulan yang ditetapkan oleh pengadilan.
"Pengadilan memberi waktu satu bulan. Kami pasti akan berusaha untuk membawanya kembali sementara itu, kami akan melakukan apa pun untuk kami," katanya.
Yunus telah berjanji untuk mengadili Hasina dan orang lain dalam pemerintahannya atas dugaan kejahatan yang melibatkan pemberontakan. Dia telah mengundang Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu menyelidiki kematian dalam protes, dilansir dari Associated Press.
Hasina juga menyerukan penyelidikan saat mempertanyakan pembunuhan tersebut, dengan mengatakan banyak kematian mungkin melibatkan orang lain di luar badan keamanan. Pihak berwenang mengatakan lebih dari 750 orang tewas dan ribuan lainnya terluka selama protes massal itu.
Pemerintah baru telah menyusun kembali tim penuntut dan panel hakim sejak berkuasa. Islam, kepala jaksa yang baru diangkat adalah pengacara utama panel yang menangani kasus-kasus para pemimpin partai sayap kanan Jamaat-e-Islami, yang melibatkan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada 1971.