Jakarta, IDN Times - Pemerintah Thailand pada Minggu (27/9/2026), resmi menetapkan hari libur darurat bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diambil menyusul cuaca ekstrem dan banjir yang melanda wilayah ibu kota serta sekitarnya.
Meskipun aktivitas perkantoran pemerintah diliburkan, pelayanan publik yang mendesak dan agenda pengadilan dipastikan tetap berjalan. Keputusan tersebut diambil demi menjaga kelancaran layanan masyarakat dan kepastian hukum.
Kabinet menyetujui libur khusus pada 28 dan 29 September bagi ASN di Bangkok dan tiga provinsi penyangga, yakni Nonthaburi, Pathum Thani, serta Samut Prakan. Langkah ini bertujuan menekan pergerakan warga dan mencegah kemacetan parah di jalan utama.
Meski diliburkan, instansi yang melayani kebutuhan mendesak tetap beroperasi dengan beralih ke layanan daring. Sektor perbankan dan pasar modal juga dipastikan tetap buka guna menjaga kestabilan ekonomi negara.
Untuk melancarkan penanganan krisis, otoritas membebaskan tarif jalan tol hingga masa libur darurat berakhir.
Pemerintah Bangkok menetapkan status darurat bencana pada Sabtu (26/9/2026) lalu usai diguyur hujan hampir 300 milimeter selama 48 jam tanpa henti. Besarnya volume air membuat sistem saluran pembuangan di seluruh penjuru ibu kota tidak mampu menampung debit air.
Banjir merendam puluhan mobil dan memutus akses jalan penting di sekitar Bandara Don Mueang serta Jalan Phetchaburi. Pemerintah setempat telah membuka 233 posko darurat yang kini menampung lebih dari empat ribu warga terdampak.
Meski genangan air mulai surut pada Minggu, warga masih berjuang membersihkan rumah dan menyelamatkan harta benda.
"Air naik sangat cepat sehingga banyak warga tidak sempat bersiap menyelamatkan barang berharga mereka," ujar seorang warga, Rachthanichporn Leeput, dilansir The News.
Penetapan libur ASN ini sempat memicu isu penundaan sidang putusan sengketa hasil pemilu bulan Februari lalu. Kasus ini bermula dari puluhan aduan masyarakat ke Ombudsman terkait pencetakan kode batang dan QR pada surat suara.
Kode tersebut dicurigai dapat melacak pilihan pemilih, sehingga melanggar asas kerahasiaan suara. Ombudsman menilai dugaan kelemahan sistem ini harus diselesaikan oleh pengadilan agar hasil pemilu tetap dipercaya publik.
Menjawab kekhawatiran warga, Mahkamah Konstitusi Thailand menegaskan bahwa jadwal pembacaan putusan perkara ini tetap digelar pada Senin (28/9/2026), sesuai rencana awal. Kepastian ini menjamin proses hukum tetap berjalan di tengah krisis cuaca.