Jelang Pemilu, Taiwan Laporkan Ribuan Akun Threads dan Video AI Palsu

- Menjelang pemilu lokal 28 November 2026, Taiwan melaporkan hampir 2.700 akun Threads ke Meta yang diduga menyamar sebagai warga lokal untuk memecah publik dan menurunkan partisipasi pemilih.
- Sekitar 260 akun juga menyebarkan lebih dari 2.150 video AI palsu yang menyerang DPP; Taiwan meningkatkan edukasi hoaks, sementara penyebaran kebohongan untuk memengaruhi pemilu terancam tujuh tahun penjara.
- Meta menyatakan telah menghapus akun yang dilaporkan dan menilainya berkualitas rendah, sementara Beijing membantah tudingan; Taiwan memperketat keamanan digital dan fisik dengan 46.000 personel di TPS.
Jakarta, IDN Times - Menjelang pemilihan umum lokal pada Sabtu (28/11/2026), pemerintah Taiwan melaporkan hampir 2.700 akun Threads ke Meta Platforms. Berdasarkan temuan pejabat dan dokumen internal Taipei, ribuan akun tersebut diduga merupakan bagian dari upaya campur tangan China.
Pemilu serentak ini digelar untuk memilih wali kota, bupati, anggota dewan, hingga kepala desa di 22 wilayah. Hasilnya akan menjadi tolok ukur dukungan publik terhadap Presiden Lai Ching-te dan Partai Progresif Demokratik (DPP) menjelang pilpres 2028.
1. Ribuan akun Threads menyamar sebagai warga lokal
Otoritas keamanan Taiwan memperketat pengawasan di Threads karena pengguna dari wilayah tersebut menyumbang sekitar 21 persen trafik global platform ini. Dokumen internal mengungkap adanya 2.400 akun yang terbagi dalam 27 kelompok. Akun-akun yang dibuat dalam empat bulan terakhir ini memiliki pola nama berbahasa Mandarin yang mirip dengan variasi angka berbeda. Laporan tersebut menduga akun-akun itu dibuat secara massal oleh operator di China atau Rusia untuk memengaruhi pemilu 2026.
Agar tampak meyakinkan, akun-akun ini awalnya berpura-pura menjadi warga biasa dengan mengunggah topik ringan, seperti ramalan nasib. Setelah mendapat kepercayaan, narasinya berubah menjadi kritik tajam terhadap pemerintah dan para kandidat guna menurunkan minat pemilih.
"Mereka tidak selalu mengarahkan warga untuk mendukung kandidat tertentu. Sebaliknya, mereka memicu permusuhan, membuat publik jenuh berdemokrasi, enggan mencoblos, serta memperuncing perpecahan jelang pemilu," ujar seorang pejabat keamanan Taiwan, seperti dilansir Taipei Times.
2. Ratusan akun menyebarkan video buatan AI untuk menyerang DPP
Selain akun penyamar, Taiwan juga melaporkan sekitar 260 akun yang menyebarkan lebih dari 2.150 video rekayasa kecerdasan buatan (AI). Unggahan yang menargetkan politisi dan kebijakan DPP itu tercatat telah memicu 2,35 juta komentar serta dibagikan ulang berkali-kali.
Salah satu korbannya adalah calon Wali Kota Taipei dari DPP, Puma Shen. Ia membantah tuduhan perundungan semasa sekolah yang muncul dalam sebuah video palsu. Terkait kasus serupa, Kejaksaan Distrik Taoyuan telah mendakwa seorang pria bermarga Cheng karena mengunggah video rekayasa suara Shen ke Threads tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.
Guna meredam penyebaran konten hoaks, Komisi Pemilihan Pusat (CEC) Taiwan menayangkan iklan layanan masyarakat sejak awal November 2026. Berdasarkan hukum di Taiwan, menyebarkan kebohongan lewat video rekayasa demi memengaruhi hasil pemilu dapat diancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara.
"Waspadalah terhadap video palsu buatan AI. Pastikan kebenarannya sebelum Anda membagikannya," tegas Ketua CEC, You Ying-lung.
3. Bantahan Meta dan Beijing atas tudingan campur tangan pemilu
Meta Platforms mengonfirmasi telah menghapus akun-akun yang dilaporkan Taipei, meski sebagian besar di antaranya sudah lebih dulu diblokir oleh sistem otomatis mereka. Perusahaan asal Amerika Serikat itu menilai akun-akun tersebut hanyalah akun palsu berkualitas rendah yang tidak membahas pemilu dan mayoritas tidak memiliki pengikut. Meta memastikan akan terus menindak tegas setiap pelanggar kebijakannya.
Sementara itu, Kantor Urusan Taiwan (TAO) di Beijing belum menanggapi laporan ribuan akun Threads tersebut. Namun pada awal November lalu, Juru Bicara TAO, Zhu Fenglian, membantah tudingan campur tangan yang dilontarkan DPP. Ia menyebut tuduhan itu tidak berdasar serta sengaja direkayasa untuk menipu pemilih dan memicu sentimen anti-China.
Meski dibantah, Taiwan tetap memperketat pengamanan fisik maupun digital menyusul lonjakan akun palsu dan jutaan serangan siber sepanjang 2026. Kepolisian mengerahkan sekitar 46.000 personel untuk menjaga tempat pemungutan suara (TPS) sekaligus memproses ratusan laporan hoaks. Presiden Lai Ching-te menegaskan bahwa pemilu yang demokratis tidak boleh diganggu oleh campur tangan pihak luar.






















