Bentrok akibat Krisis Ekonomi, Sri Lanka Umumkan Status Darurat Publik

Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka saat ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang melakukan protes karena menilai pemerintah telah gagal menyelesaikan masalah tersebut.

Tuntuntan agar Presiden Rajapaksa mundur dari jabatan juga terdengar. Dalam protes pada Kamis di sekitar kediaman presiden, orang-orang membawa lampu minyak dan membawa plakat bertuliskan "Saatnya Rajapaksa mundur."

Dikutip dari Al Jazeera, protes secara sporadis kemudian menyebar di beberapa kota di Sri Lanka selatan, tengah dan utara. Di Provinsi Barat, polisi bahkan memberlakukan jam malam yang berarti melarang perjalanan malam hari. Ibu kota Kolombo tercakup dalam aturan tersebut.

Massa yang berkumpul di dekat kediamaan presiden, sempat terlibat bentrokan dengan petugas keamanan. Protes lalu berubah menjadi aksi kekerasan. Dua bus militer dibakar, satu jip polisi hancur dan sebuah sepeda motor patroli serta satu kendaraan roda tiga tak luput dari amuk masa. Petugas keamanan dilempari dengan batu bata. Sebanyak 53 demonstran pun ditangkap, termasuk lima fotografer media.

Di tengah ancaman kekacauan karena ketidakpuasan publik yang melancarkan protesnya, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan darurat publik nasional pada Jumat malam. Dia mengatakan keputusan itu diambil demi kepentingan publik, perlindungan ketertiban umum, dan untuk memastikan pemeliharaan pasokan dan layanan penting bagi kehidupan masyarakat, kutip Reuters.

Sejauh ini, belum ada informasi yang merinci ada berapa banyak korban luka dalam aksi bentrokan massa demonstran dengan petugas keamanan. Tapi seorang pejabat mengatakan setidaknya dua lusin polisi terluka. Dia tidak menjelaskan berapa banyak pihak pengunjuk rasa yang terluka.

Protes itu semakin menimbulkan kekhawatiran akan bahaya prospek ekonomi Sri Lanka yang telah suram. Menteri Pariwisata Prasanna Ranatunge mengatakan masalah utama yang dihadapi Sri Lanka adalah kekurangan valas, "dan protes seperti ini akan merugikan pariwisata dan memiliki konsekuensi ekonomi."

Sri Lanka, sebuah negara kepulauan yang berada di sebelah selatan India, memiliki jumlah populasi sekitar 22 juta jiwa. Krisis ekonomi karena disebabkan kurangnya mata uang asing, telah membuat kelangkaan bahan bakar yang diimpor.

Masalah itu telah menyebabkan pemadaman listrik yang berlangsung setengah hari atau lebih. Krisis juga telah memicu berkurangnya pasokan bahan makanan dan obat-obatan yang memicu kemarahan publik.

Dilansir BBC, protes terus berlanjut meskipun ada tindakan keras dari pasukan keamanan. Perwakilan PBB di Sri Lanka, Hanaa Singer-Hamdy, dia menyerukan pihak yang berkepentingan untuk menahan diri. "Kami memantau perkembangan dan prihatin dengan laporan kekerasan," katanya.

Presiden Rajapksa mendapatkan kekuasaan dengan kemenangan mayoritas pada 2019. Saat itu dia menjanjikan stabilitas untuk memerintah negara. Tapi kekurangan devisa telah menyebabkan negara itu kesulitan membayar impor bahan bakar, gas dan makanan, yang juga memicu terganggunya layanan listrik.