Besok, Korsel-AS Bahas Pembagian Biaya Penempatan Pasukan Militer
- Korsel dan AS akan menggelar putaran negosiasi ke-6 untuk pembicaraan perjanjian pembagian biaya pertahanan mereka
- Negosiasi SMA akan berlangsung di Washington DC dari 12-14 Agustus, dengan delegasi Seoul yang dipimpin oleh Lee Tae-woo
- Seoul menyatakan bahwa pihaknya berupaya untuk melakukan negosiasi berdasarkan posisi bahwa bagiannya harus berada pada 'tingkat yang wajar'
Jakarta, IDN Times - Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) akan menggelar putaran negosiasi ke-6 pada pekan depan untuk pembicaraan perjanjian pembagian biaya pertahanan mereka untuk menempatkan pasukan AS di Semenanjung Korea.
Menurut Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (9/8/2024), negosiasi Perjanjian Tindakakan Khusus (Special Measures Agreement/SMA) mendatang akan berlangsung di Washington DC dari 12-14 Agustus.
Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari lima putaran sebelumnya yang telah diadakan pada April, Mei, pertengahan dan akhir Juni, dan Juli, dilansir KBS World.
1. Berapa biaya kontribusi yang akan dikucurkan Korsel?
Dilansir Yonhap, negosiasi tersebut akan mengutus delegasi Seoul yang dipimpin oleh Lee Tae-woo, seorang diplomat senior dari Kementerian Luar Negeri Korsel. Sementara itu, Washington akan diwakili oleh Linda Specht, kepala negosiator AS untuk perjanjian keamanan di Departemen Luar Negeri AS.
Negosiasi SMA saat ini menguraikan kontribusi Seoul dalam biaya penempatan 28.500 pasukan AS di Korsel (USFK) sebesar 1,18 triliun won (sekitar Rp13,7 triliun) dan peningkatan biaya pertahanan tahunan, yang akan berakhir pada akhir 2025 mendatang.
Seoul menyatakan bahwa pihaknya berupaya untuk melakukan negosiasi berdasarkan posisi bahwa bagiannya harus berada pada 'tingkat yang wajar'. Hal ini untuk menciptakan lingkungan bagi penempatan Pasukan AS di Korea yang stabil dan untuk memperkuat postur pertahanan gabungan sekutu.
2. Korsel-AS mempercepat negosasi perjanjian pembagian biaya pertahanan
Kedua belah pihak memulai negosiasi pada April, yang dinilai lebih awal dari biasanya. Ini terjadi di tengah spekulasi bahwa Seoul menginginkan kesepakatan awal untuk menghindari tawar-menawar yang sulit dengan Washington, jika mantan Presiden AS Donald Trump kembali ke Gedung Putih.
Di bawah kepemimpinan Trump, AS telah menuntut peningkatan pembayaran Korsel lebih dari lima kali lipat, yakni menjadi 5 miliar dolar AS (Rp79,6 triliun). Peningkatan besar pada bagian Korsel dari biaya pemeliharaan USFK, dapat menimbulkan ketegangan dalam aliansi.
Sejak 1991, Korsel telah menanggung sebagian biaya untuk pekerja USFK Korea. Tanggung jawab tersebut termasuk pembangunan instalasi militer, seperti barak dan dukungan logistik lainnya, serta fasilitas pelatihan, pendidikan, operasional, dan komunikasi.
3. Aliansi keamanan Korsel-AS
Pada 28 Juli, Menteri Pertahanan (Menhan) Korsel bertemu dengan Menhan AS Lloyd J. Austin di Tokyo untuk membahas berbagai isu utama yang dihadapi aliansi kedua negara, termasuk penguatan kemampuan aliansi untuk pencegahan dan pertahanan, serta upaya meningkatkan kontribusi aliansi bagi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik.
Kedua menteri juga menyambut baik kemajuan luar biasa pada tahun pertama Kelompok Konsultasi Nuklir, sebagaimana dibuktikan dengan penandatanganan 'Pedoman Korsel-AS untuk Pencegahan Nuklir dan Operasi Nuklir di Semenanjung Korea'. Pedoman tersebut semakin memperkuat postur dan kemampuan praktis aliansi untuk mencegah dan merespons ancaman nuklir dan rudal Korut.
AS menegaskan kembali bahwa komitmen Washington untuk memperluas penangkalan terhadap Pyongyang didukung berbagai kemampuan AS, ini termasuk nuklir, konvensional, pertahanan rudal, dan kemampuan non-nuklir yang canggih, dilansir dari laman resmi Departemen Pertahanan AS.
