Studi: Biaya Membesarkan Anak di China Termahal di Dunia

23 Feb 2024, 13:17 WIB

Kota Terlarang (Forbidden City), Beijing, China. (unsplash.com/Ling Tang)

Jakarta, IDN Times - Sebuah laporan yang dirilis lembaga think tank China, YuWa Population Research Institute, mengungkapkan bawah Beijing adalah salah satu negara termahal di dunia untuk membesarkan anak.

Hasil studi lembaga tersebut menemukan bahwa rata-rata biaya untuk membesarkan anak di China hingga usia 18 tahun adalah 538 ribu yuan (setara Rp1,1 miliar). Jumlah itu 6,3 kali lebih tinggi dibandingkan PDB per kapita negara tersebut, dan menjadikannya sebagai rasio kedua tertinggi setelah Korea Selatan (Korsel), dengan angka 7,79 kali PDB per kapita.

Sementara itu, untuk anak-anak yang dibesarkan di kota-kota di Negeri Tirai Bambu tersebut, biaya rata-rata meningkat menjadi 667 ribu yuan (setara Rp1,4 miliar).

Dilansir CNN, sebagai perbandingan, laporan yang dirilis pada Rabu (21/2/2024) juga mengungkap bahwa biaya membesarkan anak di Australia hanya sebesar 2,08 kali PDB per kapita, 2,24 kali di Prancis, 4,11 kali di Amerika Serikat (AS), dan 4,26 kali di Jepang.

1. Tingginya biaya menjadi salah satu faktor rendahnya keinginan memiliki anak

Mengutip studi pada 2018, para ibu cenderung kehilangan hampir lima jam waktu kerja berbayar dan senggang setiap harinya akibat membesarkan anak, sementara ayah hanya kehilangan waktu senggang.

Mengutip Reuters, perempuan umumnya mengalami pengurangan 2.106 jam kerja ketika mengasuh anak berusia 0-4 tahun dan menghadapi perkiraan kehilangan upah sebesar 63 ribu yuan (setara Rp136 juta) pada periode tersebut, dengan upah per jam sebesar 30 yuan (setara Rp65 ribu).

Selain itu, pendiri YuWa Institute, Lijia Zhang, mengatakan tingginya biaya pendidikan dan rumah tangga membuat membesarkan anak menjadi sulit secara finansial. Dia menyebut banyak perempuan yang diwawancarainya mengatakan tidak mampu memiliki dua atau tiga anak, sementara yang lainnya bahkan tidak mau memiliki anak sama sekali.

"Karena alasan-alasan seperti tingginya biaya melahirkan anak dan kesulitan bagi perempuan untuk menyeimbangkan keluarga dan pekerjaan, keinginan masyarakat China untuk memiliki anak hampir merupakan yang terendah di dunia," bunyi laporan tersebut.

Laporan itu juga menyebut perempuan yang mengambil cuti melahirkan mungkin menghadapi perlakuan tidak adil di tempat kerja, seperti dipindahkan ke tim lain, dipotong gajinya, atau kehilangan peluang promosi. Selain itu, pemberi kerja juga mungkin akan menghindari perekrutan perempuan dalam usia yang memungkinkan memiliki anak.

2. China alami penurunan populasi selama 2 tahun berturut-turut

ilustrasi bendera China (pixabay.com/glaborde7)

Pada 2023, populasi China telah menyusut selama dua tahun berturut-turut. Tahun itu menandai angka kelahiran terendah sejak berdirinya Komunis China pada 1949, dengan jumlah kelahiran lebih dari 9 juta, sekitar setengah dari jumlah kelahiran pada 2016. Jumlah itu membuat Beijing disalip India sebagai negara dengan penduduk terpadat di dunia.

Laporan YuWa menyimpulkan bahwa penurunan angka kelahiran akan berdampak besar pada potensi pertumbuhan ekonomi China, vitalitas inovasi, indeks kebahagiaan masyarakat, dan bahkan peremajaan nasional.

YuWa menyebut, ada kebutuhan mendesak untuk menerapkan kebijakan nasional untuk mengurangi biaya persalinan, seperti subsidi tunai dan pajak, peningkatan layanan penitipan anak, cuti melahirkan dan cuti ayah yang setara, memungkinkan kerja yang fleksibel dan memberikan hak reproduksi yang sama kepada perempuan lajang.

Laporan lembaga tersebut menilai, langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan angka kelahiran baru menjadi sekitar 3 juta.

3. Kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi penurunan populasi China

ilustrasi anak-anak (pexels.com/Khaled Akacha)

Dikutip dari The Guardian, pada 2017, pemerintah China mencabut kebijakan satu anak yang sudah berlaku puluhan tahun, dan mendorong perempuan untuk memiliki hingga tiga anak. Selain itu, beberapa provinsi juga telah menghapus batasan banyak anak yang dapat didaftarkan dalam satu rumah tangga.

Beberapa pemerintah daerah di negara itu juga telah menerapkan upaya-upaya untuk meningkatkan angka kelahiran, mulai dari subsidi tunai untuk tambahan anak hingga diskon untuk program bayi tabung.

Meski demikian, sejauh ini insentif yang diberikan pemerintah tidak banyak membantu menanggulangi penurunan angka kelahiran.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.