Buntut Panjang Kebijakan Satu Anak: China Kini Hadapi Krisis Demografi

Selama lebih dari tiga dekade, keluarga di China dibiasakan memiliki satu anak. Aturan ini ditegakkan lewat denda dan sanksi administratif, terutama di wilayah perkotaan. Kebiasaan tersebut perlahan berubah menjadi norma sosial. Banyak pasangan tumbuh dengan pemahaman bahwa satu anak sudah ideal.

Ketika kebijakan resmi dicabut pada 2016 dan diganti izin dua hingga tiga anak, respons masyarakat gak sesuai harapan pemerintah. Banyak pasangan muda memilih tetap punya satu anak atau bahkan menunda memiliki anak. Biaya hidup tinggi, tekanan pekerjaan, serta tuntutan gaya hidup modern menjadi pertimbangan utama. Perubahan kebijakan ternyata gak otomatis mengubah pola pikir.

Penurunan angka kelahiran membuat komposisi penduduk China berubah drastis. Jumlah warga lanjut usia meningkat pesat, sementara populasi usia kerja menyusut. Kondisi ini menciptakan tekanan besar pada sistem pensiun, layanan kesehatan, serta produktivitas nasional. Beban ekonomi pun makin berat bagi generasi muda.

Menurut data World Bank, tingkat fertilitas China kini hanya sekitar satu anak per perempuan. Angka tersebut jauh di bawah tingkat pengganti penduduk ideal sebesar 2,1. World Bank juga mencatat bahwa pada 2022, populasi China mulai menurun untuk pertama kalinya sejak 1960-an. Tren ini memperjelas bahwa krisis demografi bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas saat ini.

Selama masa penerapan, kebijakan satu anak memunculkan berbagai dampak sosial serius. Praktik aborsi, anak tanpa status kependudukan, serta penelantaran bayi perempuan menjadi bagian dari sejarah kelam tersebut. Preferensi terhadap anak laki-laki memperparah ketimpangan gender. Hingga kini, jumlah laki-laki di China masih puluhan juta lebih banyak dibanding perempuan.

Kebijakan tersebut juga melahirkan generasi anak tunggal di perkotaan. Banyak dari mereka tumbuh dengan perhatian penuh keluarga dan akses pendidikan optimal. Fenomena ini dikenal dengan istilah “little emperors”, menggambarkan anak tunggal yang sangat dimanjakan. Saat dewasa, generasi ini menghadapi tekanan sosial baru karena harus menanggung tanggung jawab keluarga sendirian.

Kebijakan satu anak turut mengubah posisi perempuan dalam masyarakat. Dengan jumlah anak terbatas, investasi keluarga terhadap pendidikan anak perempuan meningkat. Ekonom Keyu Jin menilai kondisi ini berkontribusi pada naiknya tingkat pendidikan perempuan di wilayah perkotaan. Dampaknya terlihat pada meningkatnya partisipasi perempuan di dunia profesional.

Generasi perempuan muda kini lebih mandiri secara ekonomi dan emosional. Banyak dari mereka memprioritaskan karier, kebebasan pribadi, serta pengembangan diri. Pernikahan dan anak gak lagi dianggap tujuan utama hidup. Pergeseran nilai ini membuat kebijakan insentif kelahiran pemerintah sulit membuahkan hasil signifikan.

Pemerintah China kini menggeser pendekatan dari pembatasan ke dorongan kelahiran. Berbagai kebijakan diperkenalkan, mulai dari subsidi pengasuhan, cuti orangtua lebih panjang, hingga rencana penghapusan biaya persalinan di rumah sakit. Aturan pernikahan juga dipermudah agar pasangan bisa menikah di mana saja tanpa terikat domisili.

Meski demikian, peneliti demografi Yi Fuxian menilai penurunan fertilitas sulit dibalikkan. Ia menggambarkan kondisi ini seperti batu besar yang sudah menggelinding menuruni bukit. Menurut pandangannya, kebijakan satu anak telah mengubah cara masyarakat memandang keluarga dan anak. China pun dinilai berisiko menua sebelum benar-benar mencapai kemakmuran ekonomi.

Masalah demografi kini dipandang sebagai isu strategis nasional. Presiden Xi Jinping menekankan bahwa naik turunnya kekuatan sebuah negara sangat dipengaruhi kondisi populasi. Pendekatan baru pemerintah menekankan stabilitas jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, serta mobilitas sosial.

Namun, banyak analis menilai waktu bukan berada di pihak China. Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan populasi China bisa menyusut drastis hingga akhir abad ini. Jika tren ini berlanjut, pertumbuhan ekonomi jangka panjang berpotensi terhambat. Tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan angka kelahiran, tapi menyesuaikan sistem sosial dengan realitas populasi yang menua.

Kebijakan satu anak memang berhasil menekan pertumbuhan penduduk, tapi meninggalkan bayangan panjang bagi generasi berikutnya. Krisis demografi China menunjukkan bahwa perubahan kebijakan gak selalu sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya terbukti lebih menentukan keputusan berkeluarga.

Bagi kamu yang mengikuti isu global, kasus China bisa menjadi pelajaran penting tentang dampak jangka panjang kebijakan populasi terhadap masa depan sebuah negara.