Comscore Tracker

PBB Serukan Perjanjian Larangan Nuklir, Jepang: Kami tidak Akan Ikut

Jepang merasa dilema

Tokyo, IDN Times - Niat organisasi dunia PBB untuk melarang penggunaan total nuklir semakin gencar dilakukan. Pada hari Sabtu lalu (24/10), PBB mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mengajak 50 negara untuk meratifikasi perjanjian terkait larangan nuklir yang akan berlaku mulai 22 januari tahun depan. 

Pakta yang diadopsi pada 2017 itu akan menjadi norma internasional pertama yang melarang pengembangan, pengujian, kepemilikan, dan penggunaan senjata nuklir. Setelah diberlakukan, semua negara yang telah meratifikasinya akan terikat oleh persyaratan tersebut. 

Dalam penyataan resmi, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memuji 50 negara bagian yang mau untuk ikut serta. Guterres berkata bahwa perjanjian ini mewakili komitmen terhadap penghapusan total senjata nuklir yang sangat berarti dan hingga kini tetap menjadi fokus prioritas utama pelucutan senjata oleh organisasi dunia itu. 

Tetapi meski mendapatkan banyak pujian oleh para aktivis, negara berkekuatan nuklir lainnya justru telah menolak langkah tersebut. Amerika Serikat bahkan telah mengirimkan surat kepada para penanda tangan perjanjian bahwa negaranya yakin langkah itu adalah kesalahan strategis.

Jepang juga menunjukkan ketidak setujuannya, meski pernah menjadi satu-satunya negara di dunia yang merasakan dampak serangab dari bom nuklir. Penolakan itu pun disampaikan langsung oleh pemerintah pada Senin lalu (26/10), melansir dari The Associated Press. 

1. Jepang anggap penghapusan nuklir untuk saat ini tidak realistis

PBB Serukan Perjanjian Larangan Nuklir, Jepang: Kami tidak Akan IkutPotret dewan Menteri Jepang. Twitter.com/JPN_PMO

Dalam konferensi pers yang disampaikan oleh kepala sekretaris kabinet Katsunobu Kato, pemerintah Jepang menyampaikan pihaknya tidak akan bergabung dengan alasan mengingat lingkungan keamanan yang semakin sulit, senjata nuklir dibutuhkan sebagai pertahanan dalam memperkuat keamanan negara dari ancaman. Pemerintah berkata bahwa negaranya tetap memiliki tujuan yang sama untuk mencapai dunia bebas nuklir, tetapi tidak berpikir perjanjian itu adalah jalan yang harus ditempuh.

"Pendekatan Jepang berbeda dari perjanjian, dan tidak ada perubahan pada posisi kami untuk tidak menandatanganinya, seperti yang telah kami katakan sebelumnya," kata Kato kepada wartawan. Ia juga merasa saat ini tidaklah realistis untuk mengejar perjanjian tersebut dalam kondisi yang terpecah belah. 

Meski Jepang merupakan satu-satunya negara di dunia yang telah menderita serangan nuklir dan telah meninggalkan kepemilikan, produksi, atau penyimpanan senjata nuklirnya sendiri, tetapi Jepang masih berada dibawah pakta nuklir AS. Pakta keamanan pasca-Perang Dunia II itulah yang telah memperumit upaya Jepang untuk ikut serta karena mereka masih membutuhkan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman serangan, seperti dari Korea Utara ataupun Tiongkok. 

"Kami perlu menanggapi ancaman keamanan saat ini dengan tepat, dengan mempertahankan atau memperkuat pencegahan. Kami harus realistis dalam mempromosikan perlucutan senjata nuklir," lanjutnya menjelaskan.

2. Pemerintah Jepang dikritik terkait keputusan yang diambil

Keputusan Jepang tentulah menuai kritik terutama bagi orang-orang yang selamat dari pemboman atom oleh AS di Hiroshima dan Nagasaki. Terumi Tanaka, salah satu korban dari pemboman Nagasaki pada 9 Agustus 1945, adalah salah satu yang menyuarakan protes.

"Pemerintah Jepang-lah yang akan malu ketika perjanjian mulai berlaku," kata Tanaka ketika diwawancari. "Kami akan terus berupaya agar pemerintah mengubah kebijakannya."

Kurang sejalan dengan pemerintah, partai-partai oposisi di Jepang justru banyak yang menyambut baik perkembangan perjanjian larangan nuklir. Walikota Hiroshima dan Nagasaki -dua kota Jepang yang hancur akibat bom atom-, juga termasuk yang senang dengan adanya ratifikasi tersebut dan menyampaikan dalam pidatonya bahwa senjata nuklir adalah kejahatan mutlak. Di Nagasaki, jam digital yang dipasang di depan balai kota bahkan mulai dioperasikan pada hari Senin (26/10) untuk memulai hitungan mundur menuju berlakunya perjanjian PBB.

Toshiyuki Mimaki, pelaksana tugas kepala korban bom atom di Hiroshima, ikut mendesak pemerintah Jepang untuk mau dengan tegas mengambil tindakan. Menurutnya, "Bisakah (satu-satunya) negara yang dibom atom hanya berdiri dan melihat perkembangan dari pinggir? Saya ingin pemerintah  untuk mengubah sikapnya."

Baca Juga: 10 Senjata Nuklir Mengerikan di Dunia, Sebabkan Kehancuran

3. AS dan negara pemilik nuklir lainnya telah memboikot perjanjian

PBB Serukan Perjanjian Larangan Nuklir, Jepang: Kami tidak Akan IkutSekretaris jenderal PBB, Antonio Guterres. Twitter.com/antonioguterres

Ada lebih dari 14.000 bom nuklir di dunia dan banyak di antaranya puluhan kali lebih kuat daripada senjata yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada Perang Dunia II. 

Meski upaya PBB telah mendapatkan dukungan dari 50 negara, tetapi beberapa ahli mempertanyakan keefektifannya karena tidak ada salah satu pun dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yakni Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat - yang semuanya adalah negara-negara tenaga nuklir, ikut dalam penanda tanganan perjanjian. India, Pakistan, Korea Utara dan Israel - yang diyakini juga memiliki senjata tersebut, juga turut memboikot negosiasi sejak 7 Juli 2017 ketika perjanjian disampaikan dalam majelis umum PBB. 

Ini jelas bukan langkah yang mudah. Meski ddmikian Sekjen PBB meyakinkan pihaknya tidak akan surut melalui rintangan. Kepada Associated Press ia berkata, “Jelas bagi saya bahwa kita hanya akan sepenuhnya aman terkait dengan senjata nuklir pada hari di mana senjata nuklir tidak lagi ada. Kami tahu itu tidak mudah. Kami tahu ada banyak kendala." 

Tetapi Guterres yakin nanti pastilah semuanya akan bertemu ke arah yang sama, dengan tujuan akhir memiliki dunia tanpa senjata nuklir.

Baca Juga: 5 Bahaya Radiasi Nuklir Bagi Tubuh Manusia

Calledasia Photo Verified Writer Calledasia

Broken crayons can still colour

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya