CEK FAKTA: Istri Pejabat Boleh Menggunakan Paspor Diplomatik

Lebih lanjut Apri menjelaskan, pencantuman nama istri dan anak Dody dalam surat tersebut adalah untuk pengurusan visa ke Kementerian Luar Negeri. Sementara, terkait penggunaan paspor diplomatik untuk istri Dody, Apri menyebut hal tersebut sudah sesuai aturan.

Penggunaan paspor dinas dan paspor diplomatik diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 2 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut dijelaskan secara rinci siapa saja yang bisa menggunakan paspor dengan sampul berwarna hitam tersebut.

Dalam Pasal 3 ayat 1 dijelaskan, paspor ini bisa diberikan untuk warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tujuan dua hal. Pertama, penempatan pada perwakilan Indonesia di luar negeri, kedua, perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Meski begitu, tak semua WNI bisa mendapatkan paspor diplomatik. Di dalam Pasal 3 ayat 2 tertulis 8 kategori individu yang dapat memegang paspor dengan warna sampul hitam itu. Delapan individu itu yakni:

1. Presiden dan wakil presiden;

2. Ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;

3. Menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;

4. Ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang;

5. Kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler, dan pejabat diplomatik, dan konsuler;

6. Atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan keputusan menteri dan diperbantukan pada perwakilan;

7. Pejabat Kemlu RI yang menjalani tugas resmi bersifat diplomatik di luar wilayah Indonesia;

8. Utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili pemerintah di luar wilayah Indonesia.

Di dalam pasal tersebut, tidak dicantumkan secara jelas apakah istri seorang menteri berhak memperoleh paspor diplomatik. Namun, di dalam Pasal 3 ayat 3 ditegaskan, paspor diplomatik juga bisa dinikmati oleh beberapa orang terdekat pejabat negara.

Berikut rinciannya:

• Istri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya;

• Istri atau suami dari ketua atau wakil ketua lembaga negara, dan juga menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri.

• Istri atau suami yang mendampingi suami atau istrinya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik

Berikut isi Pasal 3 ayat 3 itu:

Selain diberikan kepada Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Paspor diplomatik juga dapat diberikan kepada:

• Istri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya;

• Istri atau suami dari Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, yang mendampingi suami atau istrinya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik;

• Istri atau suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi; atau

• Kurir diplomatik

Sementara, dalam pandangan pengajar Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, sikap Dody tetap tidak patut lantaran mengajak anak dan istri dalam kunjungan dinas. Meskipun, Kementerian PU telah menegaskan keduanya menggunakan biaya pribadi dan bukan APBN. Namun, potensi tercampurnya urusan kedinasan dan pribadi tetap ada.

"Jelas itu tidak patut, kendati disebut biaya yang digunakan oleh anak dan istri berasal dari dana pribadi, tetap saja itu tidak patut. Karena kita tidak bisa membedakan mana biaya yang masuk domain privat mana yang ada di domain public," ungkap Herdiansyah kepada IDN Times lewat telepon, Rabu (8/7/2026).

"Urusan kedinasan untuk apa ikut membawa istri dan anak. Jelas, itu sudah ada intensi, meskipun tidak secara terbuka menyebutkan, tetapi sudah ada niatan untuk menggunakan fasilitas yang melekat ke dirinya sebagai pejabat yang kemudian dinikmati oleh anak dan istri," imbuhnya.

Penggunaan fasilitas kedinasan, kata Herdiansyah, melanggar aturan bila ikut dinikmati oleh anak dan istri. Jadi, ia menegaskan hal tersebut tetap tak patut dilakukan.

Dengan demikian, bila melihat aturan di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri, maka istri atau suami dari menteri dibolehkan untuk memiliki paspor diplomatik. Namun, keberadaan mereka harus dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Selain itu, penggunaan paspor diplomatik hanya untuk perjalanan yang sesuai dengan penugasannya.