Jakarta, IDN Times - Pemerintah China resmi meminta otoritas Thailand mengekstradisi jurnalis asal China, Bai Zhaodong, pada Kamis (16/7/2026). Langkah ini langsung mendapat sorotan dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional.
Bai dilaporkan terancam menghadapi persekusi politik jika dideportasi ke negara asalnya. Kelompok advokasi global kini mendesak pemerintah Thailand untuk menolak permintaan tersebut demi keselamatan sang jurnalis.
Otoritas Thailand telah menahan jurnalis investigasi, Bai Zhaodong, sejak Januari lalu. Ia ditahan di Pusat Detensi Imigrasi Bangkok setelah adanya tekanan diplomatik dari Beijing, yang diikuti larangan bagi Bai untuk meninggalkan Thailand.
Bai Zhaodong merupakan pengkritik pemerintah Beijing yang memegang status pengungsi resmi dari lembaga internasional. Meski memiliki status tersebut, ia kini terancam dipulangkan secara paksa ke China.
"Jika Bai dipulangkan secara paksa ke China, dia tidak hanya akan menghadapi penganiayaan, tetapi juga risiko besar terhadap keselamatan pribadinya," kata Manajer Advokasi Reporters Without Borders Wilayah Asia-Pasifik, Aleksandra Bielakowska, dilansir Bangkok Post.
Sebelum keluar dari negaranya pada 2023, Bai aktif melakukan penyelidikan jurnalistik yang sensitif. Ia mengungkap jaringan korupsi besar yang diduga melibatkan sejumlah pejabat penting di dalam Partai Komunis China.
Akibat laporan tersebut, Bai mendapat intimidasi hingga kepolisian kota Yulin mengeluarkan surat perintah penangkapan pada 2024 atas tuduhan kejahatan komersial. Di sisi lain, pemerintah China menyatakan tindakan hukum ini murni karena kasus pidana biasa.
"Pemerintah China melindungi kebebasan berbicara warganya sesuai hukum. Pencapaian perkembangan sektor jurnalisme kami juga bisa dilihat oleh semua orang," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China.
Berbagai organisasi kemanusiaan internasional meminta Thailand untuk mengabaikan tekanan dari Beijing. Mereka menilai kasus ini sebagai bentuk upaya membungkam suara kritis di luar negeri, yang melanggar hukum internasional.
Tekanan ini terjadi menjelang rencana kunjungan resmi Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Hubungan politik ini dikhawatirkan memengaruhi keputusan hukum Bangkok. Kelompok sipil berharap kepentingan politik tidak mengorbankan nilai kemanusiaan.
"Otoritas Thailand harus menolak tekanan China yang ingin memulangkan individu karena alasan politik. Thailand harus mematuhi komitmen hukum domestik dan internasional terkait larangan penyiksaan," kata Direktur Safeguard Defenders, Laura Harth.