China-Hong Kong Perketat Keamanan saat Peringatan Tragedi Tiananmen

Polisi melakukan penjagaan ketat, dengan memeriksa identitas warga dan wisatawan di sekitar alun-alun, serta stasiun metro Muxidi. Sementara itu, aktivis hak asasi manusia (HAM) di Beijing dilaporkan telah dipindahkan secara paksa ke luar kota sejak beberapa minggu sebelum hari peringatan.

Upaya penghapusan memori kolektif ini juga meluas ke Hong Kong. Kepolisian Hong Kong mengerahkan puluhan petugas di sekitar Victoria Park, lokasi yang dulunya menjadi pusat aksi doa bersama dengan penyalaan lilin tahunan. Tindakan ini berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan sejak 2020.

Polisi mengamankan setidaknya 7 orang, termasuk mantan aktivis pro-demokrasi Chan Po-ying dan beberapa seniman pertunjukan yang membawa simbol-simbol teatrikal untuk mengenang para korban. Sementara itu, mantan wakil kepala kelompok sipil pro-demokrasi yang telah dibubarkan, Chow Hang-tung, mengumumkan aksi mogok makan selama 37 jam dari dalam penjara sebagai bentuk perlawanan terhadap penghapusan memori sejarah.

Bahkan, saluran TV internasional seperti NHK World Premium sempat disensor dan digantikan layar sinyal abnormal, saat menayangkan laporan terkait Tiananmen. Pemblokiran tersebut berlangsung selama empat menit hingga siaran berita berakhir.

Kyodo News melaporkan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kelompok keluarga korban 'Tiananmen Mothers' melaporkan bahwa tahun ini mereka dilarang keras oleh otoritas untuk menggelar upacara peringatan tahunan dan mengunjungi makam kerabat mereka di Pemakaman Wan'an, Beijing. Kebijakan baru ini memicu kemarahan mendalam.

"Apakah pemerintah bahkan mencoba untuk mengambil hak kami untuk berkumpul?," kata You Weijie, 72 tahun, perwakilan kelompok yang suaminya tewas dalam insiden tersebut.

Zhang Xianling, 88 tahun, salah satu pendiri Tiananmen Mothers yang kehilangan putranya yang berusia 19 tahun dalam penumpasan tersebut, mengatakan bahwa larangan berziarah ke pemakaman korban adalah perintah yang tidak masuk akal dan tidak manusiawi.

Amnesty International turut mengecam kebijakan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak berperasaan.

Tragedi yang menewaskan ratusan hingga ribuan orang ini kembali memicu ketegangan diplomatik. Pada Rabu (3/6/2026), Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, mengkritik keras upaya Beijing yang menghapus sejarah atas penindakan berdarah tersebut.

"Tidak ada jumlah sensor yang dapat menghapus masa lalu. Mereka yang berkorban untuk menegakkan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut, yaitu kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, akan dibenarkan suatu hari nanti," tegasnya.

Di Taiwan, Presiden Lai Ching-te mendesak China untuk berani menghadapi sejarahnya sendiri dan merangkul perbedaan suara. Serta, menegaskan bahwa Taipei akan selalu berdiri bersama mereka yang berjuang untuk kebebasan.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menekanan pentingnya jaminan kebebasan, penghormatan terhadap HAM, dan supremasi hukum di China.

Kedutaan Besar Kanada di Beijing melakukan aksi solidaritas dengan menampilkan gambar lilin peringatan di layar luar gedungnya sebagai simbol penghormatan kepada para korban.

Pemerintah China tetap mempertahankan pandangannya bahwa tindakan militer pada 1989 diperlukan, guna mengakhiri apa yang disebut sebagai gejolak politik dan memulihkan ketertiban.

Baru-baru ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning merepons kritik dari Menlu Rubio dan mengatakan bahwa negaranya menentang keras pernyataan tersebut. Beijing mendesak Washington untuk segera menghentikan konfrontasi ideologis dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dengan dalih penegakan demokrasi serta HAM.

"AS telah melakukan fitnah, memutarbalikkan fakta sejarah, dan mencoreng sistem politik dan jalur pembangunan China," ujar Mao dalam konferensi pers rutin pada 4 Mei 2026, dikutip dari Euro News.

Pada 4 Juni 1989, pemerintah China mengirimkan pasukan militer dan tank untuk membubarkan demonstrasi damai yang dipimpin oleh mahasiswa di sekitar Lapangan Tiananmen. Saat itu, pemerintah yang dipimpin oleh Partai Komunis China menggunakan kekerasan untuk menekan gerakan pro-demokrasi. Penindakan brutal tersebut pun berujung fatal.

Aksi yang berlangsung selama beberapa minggu tersebut menuntut reformasi politik, kebebasan berekspresi, pemberantasan korupsi, dan transparansi pemerintahan.

Terkait jumlah korban, hingga kini masih menjadi perdebatan. Secara resmi, Beijing mengklaim korban tewas berkisar antara 200-319 orang. Jumlah tersebut termasuk dari pihak tentara.

Sementara, versi penghitungan dari korban dan internasional, termasuk organisasi HAM, meyakini angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Diperkirakan, jumlah tersebut berkisar antara 400 hingga lebih dari 2 ribu korban jiwa. Tidak ada angka resmi yang diterima secara luas karena pembahasan mengenai peristiwa tersebut masih sangat dibatasi di Negeri Tirai Bambu.