Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
China Puji Penolakan Akses Udara 3 Negara Afrika untuk Presiden Taiwan
Presiden Taiwan, Lai Ching-te. (x.com/ChingteLai)
  • Tiga negara Afrika menolak izin terbang pesawat Presiden Taiwan, memaksa pembatalan kunjungan ke Eswatini dan mendapat pujian dari China sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip Satu China.
  • Taiwan mengecam tindakan tersebut sebagai tekanan diplomatik Beijing, sementara Eswatini menegaskan hubungan tetap independen meski Seychelles dan Madagaskar mengikuti kebijakan tidak mengakui Taiwan.
  • Insiden ini terjadi seminggu setelah pertemuan pemimpin oposisi Taiwan dengan Xi Jinping, memunculkan kritik bahwa langkah keras Beijing justru berpotensi merusak upaya perbaikan hubungan lintas Selat.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - China memberikan apresiasi kepada tiga negara Afrika, yaitu Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar. Ini setelah mereka menolak izin terbang bagi pesawat Presiden Taiwan, Lai Ching-te.

Insiden ini memaksa Lai membatalkan kunjungan diplomatik ke Eswatini pada Rabu (22/4/2026), yang menandai pertama kalinya seorang pemimpin Taiwan batal melakukan perjalanan luar negeri akibat blokade wilayah udara. Pembatalan ini juga terjadi di tengah upaya Beijing yang semakin agresif untuk mengisolasi Taiwan di dunia internasional, dilansir The Straits Times.

"Sangat jelas bahwa tidak ada lagi yang disebut presiden Republik China di dunia ini. Siapapun yang menyandang gelar palsu itu bertindak melawan sejarah dan hanya akan mengundang aib bagi diri mereka sendiri," kata seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China. Republik China merujuk nama resmi dari Taiwan.

Kemenlu tersebut juga menyatakan Taiwan adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah China. Pihaknya menegaskan bahwa Pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh China.

1. Eskalasi tekanan diplomatik dari China

Ilustrasi bendera China. (unsplash.com/CARLOS DE SOUZA)

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan, Zhang Han, memuji langkah negara-negara tersebut. Ia menyebut bahwa prinsip satu China adalah norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan konsensus yang berlaku di komunitas internasional.

"Suatu tujuan yang adil mendapat dukungan yang luas, sementara tujuan yang tidak adil hanya mendapat sedikit dukungan," kata Zhang dalam konferensi pers rutin di Beijing, mengutip filsuf China kuno, Mencius.

Di sisi lain, Taiwan menuduh China menggunakan pemaksaan ekonomi terhadap ketiga negara tersebut. Namun, Beijing menyebut tindakan mereka sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip 'Satu China'.

Beijing telah memberikan tekanan diplomatik terhadap pemerintahan Taiwan yang dipimpin oleh Partai Progresif Demokratik (DPP), yang menolak untuk menerima klaim China bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Sejak partai tersebut berkuasa pada Mei 2016, jumlah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taipei telah menurun dari 22 menjadi 12, termasuk Eswatini, dikutip dari NHK News.

2. Dampak pada hubungan internasional

Ilustrasi peta benua Afrika. (pexels.com/Nothing Ahead)

Kemenlu Taiwan mengecam keras manuver China dan menyebut alasan yang diberikan Seychelles dan Madagaskar sebagai bentuk penjilatan terhadap China.

"Republik China adalah negara berdaulat dengan hak untuk berinteraksi dengan dunia, yakni hak yang tidak dapat disangkal dan tidak ada negara yang berhak untuk menghalanginya," demikian pernyataan Kemenlu Taiwan.

Meski kunjungan tertunda, tetapi Eswatini menegaskan bahwa hubungan mereka tetap tidak berubah. Juru bicara pemerintah sementara, Thabile Mdluli, menyatakan Eswatini tetap pada kebijakan luar negeri yang independen dan berdaulat. Sebaliknya, Madagaskar dan Seychelles menegaskan bahwa keputusan mereka didasarkan pada tidak diakuinya Taiwan sebagai negara berdaulat.

Di Amerika Serikat (AS), insiden ini memicu kekhawatiran. Komite Pilihan DPR AS untuk China menyebut tindakan Negeri Tirai Bambu sebagai tekanan ekonomi, yang bertujuan mengisolasi mitra demokrasi. Mereka juga menyebut hal itu bukanlah diplomasi.

3. Insiden yang terjadi usai kunjungan pemimpin oposisi dengan Presiden Xi Jinping

Ketua Partai Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun (kiri), saat bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, pada 10 April 2026. (x.com/SpoxCHN_MaoNing)

Langkah keras Beijing ini mengejutkan banyak pihak. Sebab, terjadi hanya seminggu setelah China menawarkan insentif ekonomi baru kepada Taiwan. Langkah yang dilakukan menyusul pertemuan tingkat tinggi antara Ketua Partai Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun dan Presiden Xi Jinping.

Anggota parlemen senior KMT, Lai Shyh-bao, menilai tekanan berlebihan dari China tidak cerdas, terutama setelah pertemuan Cheng-Xi. KMT yang merupakan pihak oposisi dan seringkali berselisih dengan pemerintahan Lai, menyerukan kepada China untuk menahan diri dan memberikan ruang diplomatik yang cukup bagi Taiwan.

Zheng Jian, profesor di Institut Penelitian Taiwan Universitas Xiamen, mengatakan pembatalan perjalanan itu adalah akibat dari obsesi Lai yang terus-menerus terhadap agenda kemerdekaan Taiwan.

"Pada saat hubungan lintas Selat Taiwan menunjukkan beberapa tanda membaik, opini publik di pulau tersebut bergeser, dan daratan China telah menunjukkan niat baik yang cukup, Lai tetap memilih konfrontasi," kata Zheng, kepada Global Times pada 22 April 2026.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team