China Tawarkan Insentif ke Taiwan Usai Kunjungan Pemimpin Oposisi, Apa Saja?
- China umumkan 10 insentif baru bagi Taiwan, termasuk pencabutan larangan impor, pembukaan penerbangan langsung, dan izin tayang konten hiburan asal Taiwan.
- Pemerintah Taiwan menolak tawaran tersebut, menyebutnya sebagai langkah politik sepihak yang mengabaikan otoritas resmi dan prinsip kesetaraan antar pemerintah.
- Analis menilai kebijakan ekonomi China bertujuan memecah belah Taiwan dengan menciptakan persepsi bahwa pihak pro-Beijing lebih mampu menjalin hubungan lintas selat.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah China mengumumkan pelonggaran pembatasan ekonomi dan perjalanan terhadap Taiwan pada 12 April 2026. Ini menyusul pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Xi Jinping dan Ketua Partai Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun.
Langkah yang disebut sebagai '10 insentif baru' ini mencakup rencana pemulihan hubungan yang sempat membeku sejak 2016, diantaranya adalah pencabutan larangan impor produk akuakultur dan makanan asal Taiwan yang sebelumnya dibatasi dengan alasan teknis.
Selain itu, pembukaan kembali penerbangan langsung ke kota-kota, seperti Xi'an dan Urumqi, serta izin perjalanan bagi turis dari Shanghai dan Fujian ke Taiwan, dilansir Asahi Shimbun, Senin (13/4/2026).
1. China juga akan izinkan konten televisi Taiwan
Dalam pernyataan tersebut, Beijing juga akan memberi izin penayangan drama televisi, dokumenter, dan animasi Taiwan yang dianggap konten yang sehat, memiliki orientasi tepat, dan kualitas produksi yang tinggi. Serta, rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan China dengan pulau Matsu dan Kinmen milik Taiwan.
Kantor Urusan Taiwan di Beijing menyatakan akan menjajaki mekanisme komunikasi jangka panjang antara Partai Komunis China (PKT) dan KMT. Namun, Beijing menegaskan bahwa kerja sama ini harus didasarkan pada landasan politik penentangan terhadap kemerdekaan Taiwan.
2. Rekonsiliasi sepihak yang mendapat respons keras pemerintah Taiwan
Dewan Urusan Daratan Taiwan, yang bertanggung jawab atas kebijakan Taiwan terhadap China, menanggapi dingin pengumuman tersebut. Mereka melabeli tawaran Beijing sebagai transaksi politik dan pil beracun yang dikemas sebagai hadiah.
"Posisi pemerintah jelas, semua urusan lintas Selat yang melibatkan kekuasaan publik harus dinegosiasikan antar pemerintah secara setara dan bermartabat. Konsesi sepihak ini mengabaikan otoritas resmi Taiwan," kata dewan tersebut.
Hubungan lintas Selat memburuk sejak terpilihnya Tsai Ing-wen pada 2016. Ketegangan berlanjut di bawah kepemimpinan presiden saat ini, Lai Ching-te, yang dianggap Beijing sebagai sosok separatis.
Sementara pemerintah Taiwan bersikeras pada kedaulatan demokratisnya, KMT yang merupakan partai oposisi justru menyambut baik langkah China dan menyebutnya sebagai peluang yang akan menguntungkan kesejahteraan rakyat Taiwan di tengah tekanan ekonomi.
3. Analis: Tawaran ekonomi China dirancang untuk memecah belah Taiwan
Hung Pu-chao, pakar hubungan lintas selat di Tunghai University di Taiwan, mengatakan prasyarat politik China menunjukkan bahwa usulan pertukaran serta langkah perdagangan dan ekonominya bukan sekadar interaksi biasa. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memecah belah Taiwan dengan membangun narasi bahwa pemerintah menghambat pertukaran dan pembangunan.
"China berupaya membuka jalur dialog di luar pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis, sekaligus membentuk persepsi bahwa pihak yang menerima kerangka politik Beijing dapat menjadi perantara hubungan lintas selat," kata Hung, dilansir The Straits Times.
Sementara itu, Chen Shih-min, seorang analis ilmu politik dari National Taiwan University, menilai pelaku bisnis dan industri pariwisata kemungkinan menyambut langkah tesebut, tetapi publik Taiwan akan lebih berhati-hati. Ia juga menekankan bahwa strategi ekonomi China yang tidak konsisten telah berulang kali digunakan. Akibatnya, menimbulkan keraguan atas ketulusan tawaran tersebut.
