Jakarta, IDN Times - Duta Besar China untuk ASEAN, Hou Yanqi, menegaskan bahwa China siap untuk menegosiasikan Code of Conduct (COC) Laut China Selatan.
Selain itu, Indonesia menjadi tuan rumah dari pertemuan yang membahas COC dalam bentuk joint working group. Pertemuan digelar di Jakarta pada 8-10 Maret 2023 kemarin.
"Para pihak terkait sepakat untuk mengadakan beberapa pertemuan yang resmi terkait penerapan COC," kata Hou, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Hou juga menegaskan, dialog dan komunikasi akan di kedepankan dalam negosisasi ini.
"Kami berkomitmen untuk kerja sama yang saling menguntungkan dan bersama-sama menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas kawasan," tuturnya.
Para pihak terkait juga menyetujui soal pelaksanaan berbagai proyek kerja sama praktis di sejumlah bidang seperti penelitian ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan dan kawasan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto Suryodipuro, mengatakan, selama ini ASEAN terus mengupayakan kelanjutan negosiasi COC. Terlebih, Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun ini.
“Pada akhirnya, panduan utama kita adalah COC ini harus efektif, actionable dan sesuai dengan UNCLOS,” ujar Arto, sapaan akrabnya beberapa waktu lalu.
“Yang terpenting juga pengelolaan insiden. Karena konsensus ASEAN itu mewujudkan Laut China Selatan sebagai perairan yang damai dan sejahtera, sehingga kami akan berpedoman pada kesamaan kepentingan itu,” lanjut dia.
China mengklaim, sebagian besar wilayah Laut China Selatan sebagai miliknya. Selain China, sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunei dan Malaysia juga mengklaim bahwa perairan Laut China Selatan ini milik mereka.
Sebelum COC, China dan ASEAN sepakat meneken Declaration of Conduct atau DOC, yakni China mendukung kesepakatan multilateral soal isu tersebut.
Pada 2019 lalu, 10 negara anggota ASEAN dan China telah menyepakati pembacaan pertama dari isi kode etik COC Laut China Selatan.
Penyelesaian tahap pertama pembacaan isi COC ini dianggap sebuah kemajuan signifikan terkait penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang tak kunjung rampung hingga sekarang.
Kode etik ini dibentuk untuk mengatur negara-negara yang berada di sekeliling Laut China Selatan, terutama untuk sejumlah negara yang saling klaim wilayah perairan internasional itu.