Ajudan Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer Myanmar
Ajudan dari Aung San Suu Kyi, Win Htein. (Twitter.com/KenRoth)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Naypyitaw, IDN Times - Setelah penangkapan terhadap pemimpin partai NLD Myanmar, Aung San Suu Kyi, kini ajudannya bernama Win Htien telah ditangkap oleh militer Myanmar pada hari Jumat, 5 Januari 2021, pagi waktu setempat. Dengan demikian, kudeta militer di Myanmar masih berlangsung hingga saat ini. Bagaimana awal ceritanya?
1. Keberadaan mereka sampai saat ini masih belum diketahui
Ajudan dari Aung San Suu Kyi, Win Htein. (Twitter.com/MelonBoi_Yupa)Dilansir dari BBC, militer Myanmar semakin menunjukkan tindakan kerasnya terhadap para pemimpin sipil, dengan penangkapan seorang pemimpin senior partai NLD Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan kini telah menangkap seorang ajudannya, Win Htien, di rumahnya yang berada di Yangon, Myanmar. Alasan penangkapannya karena dituding melanggar undang-undang tentang penghasutan atau memprovokasi warga. Saat dibawa ke kantor polisi, ia mengatakan pihaknya terus diperlakukan buruk terus-menerus dalam waktu yang lama serta ia merasa tidak pernah takut kepada mereka karena ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun selama hidupnya.
Ancaman yang dituduhkan kepadanya dapat membawanya hukuman penjara paling maksimal seumur hidup. Akibatnya, para warga Myanmar, yang tak lain sebagian besar merupakan pendukung Aung San Suu Kyi, mengkritik keras langkah militer Myanmar yang melakukan kudeta militer dan tindakan kerasnya. Bahkan, setiap malamnya sebagian besar warga Myanmar telah melakukan protes dengan memukul peralatan masak, seperti panci, dengan keras sebagai bentuk dukungan untuk Aung San Suu Kyi.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Kecam Kudeta Militer Myanmar
2. Akses media sosial Facebook di Myanmar telah diblokir di tengah protes besar-besaran terhadap kudeta militer
Editor’s picks
Ilustrasi media sosial Facebook. (Pixabay.com/PhotoMIX-Company)Sehari sebelumnya, militer Myanmar memutuskan untuk memblokir akses media sosial Facebook di tengah meningkatnya protes besar-besaran terhadap kudeta militer yang terjadi di sana. Kementerian Komunikasi dan Informasi Myanmar mengeluarkan pernyataan bahwa media sosial itu diblokir hingga Minggu, 7 Februari 2021, ini demi menjaga stabilitas negara. Operator jaringan seluler terkemuka di Myanmar, Telenor Myanmar, mengonfirmasi telah diperintahkan untuk memblokir Facebook, akan tetapi mereka mengatakan tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum HAM internasional.
Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat ini mendesak para pemimpin militer Myanmar untuk memulihkan konektivitas guna memastikan warganya dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman serta mengakses informasi penting. Facebook merupakan platform media sosial paling populer di Myanmar dan juga digunakan oleh para pemimpin militer dan warga sipil. Sebagian besar warga Myanmar marah atas pengambilalihan tersebut telah dibawa ke Facebook untuk memposting gambar dan menyiarkan langsung terjadinya berbagai protes terhadap kudeta militer.
3. Kudeta militer di Myanmar juga ditentang keras oleh kaum Rohingya
Suasana di Myanmar saat terjadinya kudeta militer. (Twitter.com/snorthfield45)Kaum Rohingya juga menentang keras dengan adanya kudeta militer di Myanmar dan mereka khawatir dengan keselamatan para kerabat keluarganya di sana. Salah seorang kaum Rohingya bernama Muhammad Ansar mengatakan ia khawatir militer Myanmar akan melancarkan operasi lagi di sana. Saat itu, ia memutuskan untuk melarikan diri ke Bangladesh akibat tindakan kekerasan brutal dan penumpasan terhadap kaum Rohingya oleh militer Myanmar pada tahun 2017 lalu dan ia kabur bersama 750 ribu warga kaum Rohingya lainnya.
Pada hari Kamis, 4 Februari 2021, lalu Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah memperingatkan bahwa akan menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. Begitu juga dengan pihak Dewan Keamanan PBB dalam pernyataannya di hari yang sama menekankan bahwa perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekuasaan, serta sepenuhnya menghormati HAM, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum.
Baca Juga: PBB Janji Akan Lakukan Apa pun untuk Gagalkan Kudeta Militer Myanmar
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
