COVID-19 di Korut, Kim Jong-un Pecat Beberapa Pejabat

2. Awal bulan Juni 2021 lalu, Kim meminta para pejabat bersiap menghadapi pembatasan pandemi yang berkepanjangan 

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, berpidato di depan para pejabat Partai Buruh. (Twitter.com/PDChina)

Pada awal bulan Juni 2021 lalu, Kim telah meminta para pejabat setempat untuk bersiap menghadapi pembatasan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dengan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk melonggarkan pembatasan perbatasan, meskipun ada kerugian yang ditimbulkannya pada ekonomi yang sudah terpukul oleh bencana alam serta sanksi internasional yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap nuklir dan program rudal balistik. Menurut ahli medis dari Harvard Medical School, Kee B. Park, yang telah bekerja pada proyek perawatan kesehatan di Korea Utara, telah memperlakukan perlindungan rakyatnya dari COVID-19 sebagai masalah kelangsungan hidup nasional serta keputusan anti-pandemi dibuat oleh beberapa pemimpin paling senior.

Ia menambahkan tujuan utama dari strategi Korea Utara adalah untuk mencegah virus masuk ke Korea Utara sekaligus memperkuat kemampuan pengobatannya dan memperoleh vaksin. Namun menurutnya, pendekatan secara menyeluruh dari pemerintah Korea Utara serta diadakannya pertemuan publik berskala besar berulang kali menunjukkan bahwa negara itu mungkin telah mencegah wabah besar. Meski mereka mengklaim tak ada satu kasus pun hingga saat ini, Korea Utara juga menghadapi penantian adanya vaksin di mana pada bulan Februari 2021 lalu, Korea Utara dapat menerima 1,9 juta dosis pada paruh pertama tahun 2021 ini, tetapi rencana itu tertunda karena kekurangan pasokan vaksin secara global oleh Covax.

Baca Juga: Kim Jong Un Sebut KPop 'Kanker Jahat', 5 Fakta Artis Korea Utara

3. Seorang pembelot Korea Utara mengatakan laporan itu berarti Korea Utara sudah mengkonfirmasi kasus COVID-19

Suasana di sekitar salah satu wilayah yang berada di Korea Utara. (Pixabay.com/StillWZ)

Seorang pembelot Korea Utara yang sekarang menjadi peneliti di World Institute for North Korea Studies di Seoul, Korea Selata, Ahn Chan-il, mengatakan laporan itu pada dasarnya berarti Korea Utara sudah mengkonfirmasi kasus COVID-19. Ahn mengatakan bahwa fakta politbiro membahas ini serta pihak media setempat melaporkannya yang menandakan Korea Utara kemungkinan membutuhkan bantuan internasional. Ia menambahkan kalau tidak, mereka tidak akan melakukan ini, karena itu pasti melibatkan pengakuan kegagalan rezim sendiri dalam upaya anti-pandemi.

Penutupan perbatasan berarti perdagangan dengan Tiongkok telah anjlok, sementara pekerja bantuan internasional dan banyak diplomat telah pergi. Pada bulan Juni 2021 ini, Korea Utara mengakui sedang berjuang melawan krisis pangan setelah Kim memperingatkan bahwa Korea Utara menghadapi situasi terburuknya. Seorang profesor di Ewha University di Seoul, Korea Selatan, Prof. Leif-Eric Easley, mengatakan pernyataan Kim menunjukkan bahwa kondisi kesehatan sudah memburuk di dalam negeri.

Ia menambahkan tak menutup kemungkinan Kim akan mencari kambing hitam atas peristiwa itu dengan membersihkan pejabat yang tidak loyal dan menyalahkan adanya penyimpangan ideologis mereka. Menurutnya, ini mungkin memberikan pembenaran bagi Korea Utara untuk menuntut agar warganya lebih berjongkok, tetapi itu juga bisa menjadi persiapan politik untuk menerima vaksin dari luar negeri.

Baca Juga: Korea Utara Mundur dari Ajang Olimpiade Tokyo 2020