Diancam Komisi Eropa, 3 Wilayah Polandia Batal 'Bebas LGBT'
Bendera LGBT. (Pixabay.com/Filmbetrachter)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mendapatkan ancaman dari Komisi Eropa, sekitar 3 wilayah di Polandia batal mendeklarasikan diri menjadi wilayah bebas ideologi LGBT pada Senin (27/9) waktu setempat. Negara Polandia sendiri memang dikenal memiliki kebijakan keras terhadap komunitas LGBT.
1. Komisi Eropa akan menarik dana bantuan jika benar-benar diterapkan
Dilansir dari BBC, sekitar 3 wilayah Polandia memilih untuk membatalkan resolusi yang menyatakan mereka bebas dari ideologi LGBT.
Hal itu terjadi setelah Komisi Eropa mengancam akan menarik dana bantuan ke pemerintah mereka.
Resolusi tersebut pertama kali disahkan pada tahun 2019 lalu, dengan otoritas lokal melihat kampanye untuk hak-hak LGBT sebagai serangan terhadap nilai-nilai tradisional Katolik.
Hampir 100 wilayah lain juga meloloskan resolusi anti-LGBT serupa tahun itu, yang memicu kemarahan dari Uni Eropa, yang mengatakan itu melanggar undang-undang diskriminasi.
Komisi Eropa kemudian mendesak 5 wilayah besar untuk menghapusnya. Jika mereka tetap di tempat, Komisi Eropa mengancam akan memblokir hingga 126 juta euro atau setara dengan Rp2,1 triliun dalam pendanaan untuk pemerintah daerah mereka.
Sebagai tanggapan, wilayah Podkarpackie, Lubelskie, dan Malopolskie telah mengikuti jejal wilayah lain, yakni Swietokrzyskie, yang melakukannya pada pekan lalu.
2. Menteri Kehakiman Polandia menilai ini merupakan bentuk pemerasan
Bendera Polandia. (Pixabay.com/crsntdesign)Baca Juga: Polandia Donasi 400 Ribu Dosis Vaksin AstraZeneca ke Taiwan
Menteri Kehakiman Polandia, Zbigniew Ziobro, mengatakan tekanan keuangan dari Komisi Eropa merupakan bentuk pemerasan.
Selain itu, Partai Hukum dan Keadilan menentang pencabutan tersebut serta menyebut tekanan dari Uni Eropa sebagai serangan terhadap Polandia dan pemerintah daerah.
Hubungan sesama jenis memang tidak diakui secara hukum di Polandia dan negara tersebut telah melarang pasangan sesama jenis mengadopsi anak.
Editor’s picks
Lain halnya dengan seorang aktivis LGBT di Polandia, Bart Staszweski, yang mengatakan bahwa meskipun pencabutan itu merupakan langkah positif, masih diperlukan lebih banyak tindakan.
Menurutnya, politisi Polandia sedang bermain-main dengan pihaknya yang bermaksud mereka tidak ingin mencabut seluruh resolusi, mereka hanya ingin menggantinya dengan yang lain.
Tahun 2020 lalu, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan wilayah-wilayah tersebut merupakan zona bebas kemanusiaan dan tidak memiliki tempat dalam persatuan Eropa.
Pada bulan Maret 2021 lalu, parlemen Eropa memilih untuk menyatakan seluruh Uni Eropa sebagai "Zona Kebebasan LGBTQ". Sekitar bulan Juli 2021 lalu, Komisi Eropa juga mengumumkan tindakan hukum terhadap Polandia dan Hungaria atas dugaan pelanggaran hak-hak LGBT.
3. Awal September 2021 lalu, Komisi Eropa mengirimkan surat kepada 5 dewan regional Polandia
Gedung Uni Eropa. (Pixabay.com/USA-Reiseblogger)Awal bulan September 2021 lalu, Komisi Eropa telah menulis surat kepada 5 dewan regional Polandia setempat yang mendesak mereka untuk mengabaikan deklarasi bahwa mereka "bebas LGBT" untuk menerima dana.
Eksekutif Uni Eropa tengah berselisih dengan Polandia dan Hungaria atas masalah mulai dari hak LGBT hingga kebebasan pers.
Sebagian besar konservatif agama melihat perjuangan untuk kesetaraan LGBT sebagai serangan terhadap nilai-nilai tradisional.
Sebelumnya, Polandia juga membuat marah Uni Eropa dengan meminta Pengadilan
Konstitusionalnya untuk memutuskan apakah konstitusinya lebih diutamakan daripada hukum Uni Eropa.
Keutamaan hukum Uni Eropa adalah prinsip utama integrasi Eropa dan Komisaris Ekonomi Eropa, Paolo Gentiloni, mengatakan pertanyaan Polandia tentang prinsip ini menghambat penerimaan rencana pengeluarannya untuk dana pemulihan.
Namun pada akhirnya hari Senin waktu setempat, anggota dewan di Podkarpackie mengeluarkan resolusi baru yang berjudul "Podkarpackie sebagai wilayah toleransi yang mapan" dan individu di Lubelskie menyetujui tindakan yang dijuluki "pada perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan".
Resolusi di Lubelskie mengatakan pihaknya melihat kebutuhan khusus untuk melindungi sekolah dan keluarga serta hak setiap orang untuk menentukan nasib sendiri.
Tak hanya itu, resolusi itu menambahkan pada saat yang sama, pihaknya mendukung orangtua untuk membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
Baca Juga: Polandia Terjunkan Militer ke Perbatasan Belarusia
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
