Ikut Ditangkap di Hong Kong, Pengacara AS Akhirnya Dibebaskan
Pengacara asal Amerika Serikat, John Clancey. (Twitter.com/ROBZIK)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Hong Kong, IDN Times - Seorang pengacara asal Amerika Serikat, John Clancey, akhirnya dibebaskan oleh kepolisian setempat setelah ditangkap pada hari Rabu, 6 Januari 2021, lalu. Ia merupakan salah satu dari 52 orang yang ditangkap terkait pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional. Bagaimana awal ceritanya?
1. Meski dibebaskan tanpa dakwaan, Clancey juga sambil menunggu proses penyelidikan lebih lanjut
Proses penangkapan terhadap pengacara asal Amerika Serikat, John Clancey. (Twitter.com/ROBZIK)Dilansir dari The Guardian, Clancey telah memperoleh kebebasan setelah sehari sebelumnya ditangkap bersama 52 orang lainnya dan meski demikian, ia juga menunggu proses penyelidikan lebih lanjut. Clancey, yang merupakan ketua Komisi HAM Asia dan bendahara kelompok yang terkait dengan pemilihan pendahuluan demokrasi di tengah tuduhan, ditangkap ketika pihak kepolisian menggerebek kantor firma hukum Ho, Tse, Wai and Partners.
Rekaman Clancey usai penangkapannya juga beredar di media sosial Twitter di mana menunjukkan dia berjalan dengan tongkat. Tak sampai di situ saja, Clancey juga meminta kepada para warga Hong Kong untuk terus bekerja untuk demokrasi dan HAM di Hong Kong. Pihak kepolisian diperkirakan akan mulai membebaskan tahanan yang tersisa pada hari Kamis, 7 Januari 2020, waktu setempat dan penangkapan Clancey menandai penggunaan pertama hukum keamanan nasional terhadap orang asing sejak diberlakukan beberapa bulan lalu.
2. Seorang anggota parlemen dan Wakil Kongres Rakyat Nasional Tiongkok mempertanyakan tuduhan penangkapan terhadap 52 orang tersebut
Para anggota kepolisian Hong Kong saat memantau situasi jalannya protes besar-besaran yang berlangsung di Hong Kong. (Twitter.com/TomMackenzieTV)Editor’s picks
Seorang anggota parlemen dan Wakil Kongres Rakyat Nasional Tiongkok, Michael Tien, telah mempertanyakan tuduhan penangkapan yang dialamatkan kepada 52 orang tersebut. Ia juga menambahkan mereka akan menentang semua RUU terlepas dari sebuah konten, namun kondisi utama untuk hukum keamanan nasional yang berlaku adalah menggunakan cara yang melanggar hukum untuk mencapai itu. Tak hanya itu saja, menurutnya ini menimbulkan pertanyaan bagaimana memegang pemilihan pendahuluan merupakan sebuah pelanggaran hukum, bahkan partai-partai yang didirikan telah mengadakan pemilihan pendahuluan mereka sendiri.
Tien menilai hukum keamanan nasional harus dirancang ulang jika pihak berwenang hanya peduli dengan menghukum orang karena motif mereka dan bukan metodologi mereka. Jika pihak jaksa penuntut tidak dapat menjamin hukuman, maka itu akan menjadi "tamparan di muka" bagi pemerintah karena akan mengungkapkan bahwa mereka tidak mematuhi hukum dan akan semakin memecah belah masyarakat Hong Kong. Seorang aktivis Hong Kong veteran, Lee Cheuk-yan, mengatakan penangkapan tersebut dianggap tidak masuk akal dan tuduhan kejahatan tersebut tidak mendekati apapun yang menyangkut keamanan nasional tetapi mereka masih menggunakan hukum.
Baca Juga: Dulu Miskin, Kakek 93 Tahun Kini Jadi Orang Terkaya di Hong Kong
3. Bulan Juli 2020 lalu, sebanyak lebih dari 600 ribu orang memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan
Situasi di sekitar wilayah Hong Kong. (Pixabay.com/MarciMarc105)Pada Juli 2020 lalu, aliansi partai oposisi menjalankan pemilihan pendahuluan yang terorganisir secara independen untuk melihat kandidat mana yang memiliki peluang terbaik dalam pemilihan yang digelar bulan September 2020 untuk parlemen Hong Kong. Lebih dari 600 ribu orang memberikan suara dalam proses pemilihan pendahuluan. Pemilihan tersebut kemudian ditunda dengan para pejabat yang mengutip kekhawatiran atas pandemi virus COVID-19 sebagai alasan penundaan.
Kelompok oposisi berharap bahwa memenangkan lebih banyak kursi akan memberi mereka cukup kekuatan untuk memblokir proposal pemerintah dan meningkatkan tekanan untuk reformasi demokrasi. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, telah memperingatkan pada saat pemilihan pendahuluan bisa menjadi subversi jika para kandidat bermaksud menghalangi kebijakan pemerintah melalui pemilihan mereka. Beberapa tokoh oposisi seperti Joshua Wong, Lester Shum, dan Gwyneth Ho, yang merupakan mantan jurnalis saat meliput protes besar-besaran tahun 2019 lalu, telah didiskualifikasi dari pencalonan sebagai anggota parlemen Hong Kong.
Baca Juga: Hong Kong Beri Subsidi Rp9,1 Juta Bagi Warga yang Terpapar COVID-19
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
