Junta Militer Myanmar Umumkan Keadaan Darurat di Yangon
Situasi di Myanmar saat kudeta militer berlangsung. (Twitter.com/HRWMyanmar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Naypyitaw, IDN Times - Pihak junta militer Myanmar secara resmi mengumumkan keadaan darurat di kota-kota besar Myanmar yang ada di wilayah Yangon pada hari Senin, 15 Maret 2021, waktu setempat. Pihak Amerika Serikat menilai tindakan kekerasan oleh militer Myanmar terhadap para demonstran dianggap tidak bermoral. Bagaimana awal ceritanya?
1. Pengadilan militer memiliki kewenangan dalam memberikan hukuman mati atau hukuman lebih lama untuk berbagai pelanggaran
Situasi kekacauan yang terjadi di Myanmar saat kudeta militer. (Twitter.com/ThiriMinHan1)Dilansir dari Independent.co.uk, pihak junta militer Myanmar telah mengumumkan darurat militer di sebagian besar kota terbesar yang ada di Myanmar ketika lebih dari 20 pendukung pro-demokrasi dilaporkan ditembak mati dalam bentrokan dengan pasukan keamanan setempat. Sebuah TV pemerintah setempat mengatakan kota-kota di wilayah Yangon yang terkena dampak darurat militer diantaranya Dagon Utara, Dagon Selatan, Dagon Seikkan, dan Okkalpa Utara yang kini dikendalikan oleh militer. Itu disamping dua kota kecil lainnya, seperti Hlaing Thar Yar dan Shwepyitha, yang sudah memberlakukan darurat militer pada hari Minggu, 14 Maret 2021, lalu.
Pengadilan militer memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman mati atau hukuman penjara yang lebih lama untuk berbagai pelanggaran. Ini termasuk kasus pengkhianatan dan perbedaan pendapat, menghalangi militer atau layanan sipil, menyebarkan informasi yang tidak benar, serta kejahatan yang terkait dengan asosiasi yang melanggar hukum. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengungkapkan bahwa total demonstran yang tewas sejak kudeta militer sebanyak 183 orang.
2. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan taktik ini adalah pengingat bahwa militer Myanmar melakukan kudeta demi keuntungannya sendiri
Situasi di Myanmar saat kudeta militer berlangsung. (Twitter.com/KhaingEiKhaing)Editor’s picks
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jalina Porter, mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap para demonstran dianggap tidak bermoral dan tidak dapat dipertahankan setelah hari paling berdarah di Myanmar sejak kudeta militer pertama kali terjadi. Para pendukung Aung San Suu Kyi kembali turun ke jalan di hari yang sama meski sehari sebelumnya sebanyak puluhan demonstran tewas ditembak mati. Porter mengatakan junta militer menanggapi seruan untuk memulihkan demokrasi di Myanmar dengan peluru.
Ia juga menambahkan taktik ini merupakan pengingat bahwa militer Myanmar melakukan kudeta ini untuk keuntungannya sendiri dan bukan untuk mewakili kepentingan warga Myanmar. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah mendesak militer Myanmar untuk mengizinkan kunjungan utusan khususnya dalam membantu menenangkan situasi dan menyiapkan panggung untuk dialog dan kembali ke demokrasi. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan pembunuhan terhadap demonstran, penangkapan sewenang-wenang, dan laporan penyiksaan terhadap para tahanan merupakan pelanggaran HAM dan menentang seruan Dewan Keamanan PBB untuk menahan diri, berdialog, dan kembali ke jalur demokrasi Myanmar.
3. Layanan internet di Myanmar terpaksa ditangguhkan kembali
Situasi kekacauan yang terjadi di Myanmar saat kudeta militer. (Twitter.com/against_junta)Dalam upaya untuk menekan berita tentang gejolak tersebut, layanan internet kembali ditangguhkan di hari Senin, 15 Maret 2021, waktu setempat dan sebelumnya layanan tersebut hanya dimatikan pada waktu malam hari. Pemblokiran internet memaksa penundaan sidang pengadilan yang dijadwalkan di kota Naypyitaw, ibukota Myanmar, terhadap pemimpin de facto yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, yang rencananya akan tampil melalui video konferensi.
Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta militer pertama kali terjadi dan menghadapi 5 dakwaan pidana, termasuk menerima uang sebesar 600 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp8,64 miliar dalam pembayaran ilegal ditambah emas batangan. Dia juga didakwa secara ilegal memiliki 6 radio walkie-talkie yang tidak terdaftar, mengoperasikan peralatan komunikasi tanpa izin, melanggar protokol kesehatan COVID-19 dengan mengadakan pertemuan publik, serta mencoba menghasut keresahan publik.
Baca Juga: PBB Laporkan Sedikitnya 138 Demonstran Myanmar Tewas Sejak Februari
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
